Bandar Lampung (Lampost.co) — Pada 2023, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi 55,25 dari angka sebelumnya, yaitu 55,99 pada 2022.
Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung, Nellawati Ningsih mengatakan IPLM Lampung saat ini juga masih berada di bawah IPLM nasional. “Indeks literasi kita di bawah indeks rata-rata nasional yang berada di angka 60-an. Lampung di bawah rata-rata,” ujarnya, Senin, 19 Februari 2024.
Menurutnya, untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di Lampung, masih banyak indikator-indikator kunci yang perlu perbaikan dan peningkatkan.
Indikator-indikator penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mencakup pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi, kualitas sumber daya tenaga perpustakaan, kunjungan masyarakat, dan keterlibatan serta jumlah anggota perpustakaan. Perpustakaan berbasis SNP juga menjadi salah satu indikator yang dinilai.
“Belum banyak OPD yang punya perpustakaan, beberapa sekolah juga belum punya, termasuk perpustakaan di tingkat desa (belum seluruhnya memiliki),” kata dia.
Ketersediaan koleksi perpustakaan dari segi kuantitas judul dan eksemplar di Lampung masih belum sesuai standar. Jenis-jenis judul buku yang tersedia di mayoritas perpustakaan sekolah juga belum memenuhi ketentuan. Yakni buku paket studi masih mendominasi koleksi buku. Seharusnya pihak sekolah mengisi koleksi perpustakaannya dengan judul buku di luar buku paket studi agar dapat memperluas literasi peserta didik.
“Jumlah koleksi buku perpustakaan itu standarnya 0,015 dari total jumlah penduduk. Artinya di Perpusda Lampung harus ada sekitar 150 ribuan judul. Kami di sini baru memiliki 80 ribuan judul, ketersediaan masih kurang,” jelasnya.
Meskipun begitu, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah koleksi yang ada di Perpusda dengan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Seperti melalui kegiatan bakti sosial dan menjaring CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung.
“Kita terus mendukung peningkatan literasi melalui peningkatan fasilitas Perpusda yang berbasis inklusi dan memberikan layanan pendukung baik di provinsi juga mendorong terlaksana di kabupaten/kota,” kata dia. (Silvia Agustina)
