.
“Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan,” ujar Presiden Jokowi disela kunjungan kerja ke Sulbar, Selasa (23/4).
.
Presiden mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024. Dalam waktu dekat Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera tetapkan presiden dan wakil presiden terpilih.
.
Bentuk Intervensi
.
Sementara itu Pengamat Politik, Prof Lili Romli mengatakan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan baik merupakan wewenang presiden terpilih dalam menentukan kabinetnya. Lantas, tidak perlu membentuk tim transisi. Karena Prabowo-Gibran merupakan paslon yang menyatakan diri untuk tetap melanjutkan program Presiden Jokowi.
.
“Mestinya tidak ada persoalan dalam hal transisi pemerintahan karena presiden terpilih kan mau melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. Jadi, hemat saya tidak harus bentuk tim transisi lagi. Serahkan seutuhnya kepada presiden terpilih untuk memilih orang-orang yang akan akan duduk pada kabinet,” ujarnya .
.
Menurutnya, bila dibentuk tim transisi, hal itu justru akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Publik akan menilai ada intervensi terhadap presiden terpilih. “Jika bentuk tim transisi, akan memunculkan banyak penafsiran dari publik. Muncul penilaian bahwa ada intervensi terhadap hak prerogatif presiden dalam mengangkat para menteri,” imbuhnya.
.
Kemudian Prof Lili menegaskan bahwa hal yang urgen bagi pemerintahan baru adalah memenuhi janji kampanyenya. Oleh karena itu, penting untuk membentuk tim yang bisa segera mengeksekusi program-program unggulan Prabowo-Gibran.
.
“Mungkin yang urgen bagi presiden terpilih adalah membentuk tim untuk implementasi beberapa program populisnya. Seperti tentang makan siang gratis dan pemberian susu, program ketahanan pangan, dsb. Jika itu yang perlu terbentuk tim atau satgas, relevan. Tapi jika tim itu terbentuk untuk membentuk kabinet pemerintahan, saya kira tidak perlu. Presiden terpilih langsung saja action untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya,” jelasnya.
.
Oposisi
.
Selanjutnya ia berharap, partai luar koalisi pendukung Prabowo-Gibran tetap konsisten menjadi oposisi. Hal itu penting untuk menjaga demokrasi berjalan baik. “Terkait untuk menjaga kekuatan penyeimbang. Berharap partai-partai pengusung 01 dan 03 tidak usah bergabung. Tetap mengambil posisi luar sebagai oposisi. Ini penting agar jalannya pemerintahan ada yang mengontrol,” katanya.
Meski demikian, ia pesimis bahwa parpol pendukung 01 dan 03 tetap menjadi oposisi. Mengingat Prabowo sudah berulang kali mengajak partai-partai lain untuk ikut bergabung dalam pemerintahan baru. “Jika ini terjadi, otomatis nanti tidak ada lagi kekuatan penyeimbang pada parlemen. Kekuatan oposisi akan tergantikan oleh kekuatan non-parlemen, seperti kelompok civil society dan para akademisi,” tandasnya.