Bandar Lampung (Lampost.co) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) meninjau usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kota Baru, Jatiagung, Lampung Selatan. Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya mengusulkan pembangunan sekolah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menyampaikan bahwa tim dari KemenPUPR melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Baca juga: Pembentukan Sekolah Rakyat Masih Perlu Koordinasi Lanjutan
“Kemarin, empat orang dari tim Kementerian PU meninjau lokasi seluas 10 hektare yang kami usulkan menjadi Sekolah Rakyat di Kota Baru,” ujar Aswarodi, Selasa, 22 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa peninjauan tersebut bertujuan memastikan kepastian alas hak tanah milik Pemprov Lampung dan kondisi fisik lahan.
“Kementerian PU memverifikasi alas hak tanah tersebut dan memastikan lahannya kosong. Lokasinya memang sangat cocok karena secara RTRW peruntukannya sudah sesuai untuk area pendidikan,” jelasnya.
Aswarodi menegaskan bahwa Pemprov Lampung sudah mengantongi sertifikat atas nama pemprov untuk lahan tersebut dan memastikan bahwa lahan itu tidak dalam sengketa.
“Alas haknya sudah bersertifikat, dan tidak sedang dalam sengketa. Kebutuhan lahan yang pusat minta 5 sampai 10 hektare, dan kami mengusulkan 10 hektare,” tambahnya.
Setelah melakukan peninjauan, tim KemenPUPR akan melaporkan hasilnya kepada Menteri PU dan Menteri Sosial. Jika proposal mendapat persetujuan, pembangunan Sekolah Rakyat jadwalnya mulai pada Agustus 2025.
“Setelah meninjau dan memotret, mereka akan menyampaikan laporan ke Kemensos dan PU untuk menjadi pertimbangan. Jika mendapat persetujuan, pembangunan akan kita mulai Juli atau Agustus tahun ini,” jelas Aswarodi.
Tambahan Usulan Lokasi
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya mengusulkan lokasi tambahan untuk Sekolah Rakyat di SMK Unggul Terpadu, Anak Tuha, Lampung Tengah.
“Kami juga mengusulkan lokasi di SMK Unggul Terpadu. Tim akan meninjau lokasi tersebut pada Kamis. Nantinya, mereka akan memilih lokasi yang paling memungkinkan. Seluruh pendanaan berasal dari APBN, dan kami hanya diminta menyediakan lokasi,” jelasnya.
Seperti diketahui, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa sekitar 280 pemerintah kabupaten/kota telah mengusulkan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 53 titik Sekolah Rakyat sudah selesai disurvei dan akan mulai beroperasi tahun ini. Pemerintah juga telah memulai proses rekrutmen guru.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
