Kalianda (Lampost.co)—Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan siap mendukung program sertifikat elektronik. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencanangkan program sertifikat elektronik.
“Kami juga mendukung program sertifikat elektronik hasil pencanangan oleh Presiden dan Kementerian ATR/BPN. Meskipun Kantor Pertanahan Lampung Selatan belum masuk 104 satker yang diproyeksikan sertifikat elektronik, sarana prasarana dan SDM sudah memadai,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Lamsel, Seto Apriyadi, Kamis (2/5/2024).
Menurut dia, pada 1 April 2024 Kantor Pertanahan Lampung Selatan juga telah menerbitkan secara bertahap sertifikat elektronik. Penerbitan berfokus pada aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
“Ya, kami pun sudah mulai melaksanakan program sertifikat elektronik. Tapi, kini baru tanah milik pemerintah daerah (aset, red),” katanya.
Berdasarkan rilis Kantor Pertanahan Lampung Selatan, Presiden Joko Widodo bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 10.323 sertifikat hasil redistribusi tanah dengan peruntukan bangunan permukiman.
Sebanyak 5.000 perwakilan penerima sertifikat memenuhi lokasi penyerahan, yaitu Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun di Kabupaten Banyuwangi, Selasa (30/4/2024).
Dalam sambutannya Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN memberantas mafia tanah dan penyelesaian pendaftaran tanah di Indonesia.
Presiden berharap sertifikat tanah elektronik program dari Kementerian ATR/BPN bisa menekan mafia tanah.
“Pak Menteri ATR/BPN sampaikan, di sana urusin mafia tanah di sini urusin mafia tanah, memang masih itu. Tapi sudah berkurang sekali karena semuanya pegang sertifikat,” ujar Presiden Jokowi.
Sertifikat Pertama
Sertifikat yang masyarakat terima saat ini merupakan sertifikat tanah elektronik pertama dari hasil redistribusi tanah di Indonesia.
Harapannya dengan sertifikat itu tidak ada oknum yang bermain dalam penentuan subjek redistribusi tanah.
“Tapi kalau sudah pegang sertifikat, semuanya aman. Ini sertifikatnya ada. Luasnya ada, gambarnya di sini ada,” ujar Joko Widodo.
Dengan sertifikat tanah elektronik, seluruh data terekam dalam sistem secara transparan. Masyarakat juga tetap dapat memegang sertifikat berbentuk fisik dengan model yang lebih sederhana, namun tetap terjamin keamanannya.
“Ini penting karena yang terjadi 10 tahun saya jadi presiden, setiap saya ke daerah isinya hanya sengketa tanah. Urusan sengketa tanah. Urusan konflik tanah. Karena apa? Karena panjenengan tidak punya sertifikat,” ujar Presiden Joko Widodo.
Terkait sertifikat elektronik yang jadi salah satu tugas utama Presiden kepada Menteri Agus Harimurti Yudhoyono saat pelantikan 21 Februari 2024 lalu, Menteri ATR/Kepala BPN melaporkan hingga April 2024, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 33.553 sertifikat tanah elektronik dan 34.929 buku tanah elektronik.
“Capaian tersebut akan terus kami akselerasi. Nantinya juga kabupaten/kota lengkap akan menunjang dengan mengimplementasikan penerbitan dokumen elektronik,” ujar AHY.
