Kalianda (Lampost.co) — Seluruh bupati, wali kota, dan kepala Kejaksaan Negeri (kajari) se-Lampung resmi menandatangani perjanjian kerja sama untuk mengawal pengelolaan dana desa. Penandatanganan berlangsung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro, Kamis, 14 Agustus 2025 yang langsung disaksikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto.
Poin Penting:
-
Semua bupati/wali kota dan kajari se-Lampung menandatangani komitmen kawal dana desa.
-
Komitmen penuh Bupati Lampung Selatan mendukung pengawasan.
-
Fokus penggunaan dana desa untuk pangan, stunting, SDM, dan program prioritas.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal; Forkopimda Lampung; 15 kepala daerah; dan seluruh kajari se-Lampung. Dari Lampung Selatan, hadir Bupati Radityo Egi Pratama beserta Kajari Lampung Selatan Suci Wijayanti, kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta kepala Bagian Hukum.
Komitmen Lampung Selatan
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan komitmen penuh mendukung program Jaga Desa. Ia memastikan pemerintah kabupaten siap bersinergi dengan kejaksaan untuk mengawal setiap rupiah dana desa agar memberikan manfaat maksimal bagi warga.
Baca juga:
Menurutnya, pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel akan berdampak besar pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Sinergi Kawal Dana Desa
Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam pengelolaan keuangan desa. Fokusnya adalah memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan sejak 2014 pemerintah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk mempercepat pembangunan. Namun, dalam kurun 10 tahun, masih ada desa yang terhambat pembangunan karena kendala teknis atau keraguan kepala desa mengambil keputusan.
“Desa adalah garda terdepan pembangunan. Program Jaga Desa ini peluang, bukan hambatan. Dengan pendampingan kejaksaan, kepala desa bisa lebih leluasa membangun,” ujar Gubernur Rahmat.
Pengawasan Modern dan Transparan
Gubernur juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memantau penggunaan dana desa. Harapannya, langkah ini mempercepat pertumbuhan ekonomi desa sekaligus mencegah penyalahgunaan anggaran.
Menteri Desa Yandri Susanto memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas inisiasi program ini. Ia menyebut dana desa nasional tahun ini mencapai Rp71 triliun, dengan Lampung mendapat alokasi Rp2,3 triliun.
Dana tersebut untuk ketahanan pangan, penurunan stunting, pengembangan sumber daya manusia, dan program prioritas lainnya.
“Kepala desa harus mendapat bimbingan dan pendampingan agar anggaran tepat sasaran. Jika 2.000 desa di Lampung sejahtera, Lampung pasti maju,” kata Yandri.
