Kotabumi (Lampost.co)—Pj Bupati Lampung Utara (Lampura), Aswarodi, mengukuhkan 231 kades di kabupaten setempat pasca-penetapan UU Desa tentang Masa Tugas Jabatan Kepala Desa 8 tahun. Pengukuhan berlangsung di Islamic Center Kotabumi, Kamis (17/7/2024).
Ke-231 kades itu hasil pilkades serentak tahun 2021 dan 2023. Dengan akhir masa jabatan masing-masing sampai dengan Juli 2029 dan Juni 2031. Dari jumlah tersebut, satu kades tidak dikukuhkan karena dijabat penjabat (pj).
Pengukuhan masa jabatan kades delapan tahun itu terbilang terlambat dari kabupaten/kota se- Lampung. Kabupaten dan kota telah melaksanakannya beberapa pekan, bahkan bulan lalu.
“Sesuai dengan amanat undang-undang, jabatan kepala desa serta TP-PKK mendapat perpanjangan selama 8 tahun,” kata Pj Bupati Aswarodi dalam sambutannya.
Dengan demikian, menurutnya, kades dan TP PKK harus mengimbanginya dengan tugas-tugas melekat. Bahkan, meningkatkannya, seperti pelayanan dan pembangunan.
Lalu, melaksanakan pembangunan dengan perencanaan yang baik dan berkualitas, serta bermanfaat. Kemudian harus ada ide dan gagasan cemerlang, berkoordinasi serta komunikasi dengan internal pemdes, BPD, dan unsur lain serta keluar.
“Untuk menjemput bola, demi terbangunnya pemerintah desa yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Juga dapat merangkul seluruh elemen, mulai tokoh pemuda, masyarakat dan agama. Demi terciptanya pembangunan sesuai harapan rakyat,” terangnya.
Dia juga berharap aparat desa dapat mempelajari serta beradaptasi dengan cepat terhadap segala perubahan yang ada. Baik itu regulasi maupun tupoksi-nya.
“Sehingga tidak berimplikasi, terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa. Khususnya terkait masalah hukum, seperti penggunaan Dana Desa (DD), aplikasinya dan lainnya,” tambahnya.
Netralitas Aparat Desa
Tidak lupa, orang nomor satu di Lampung Utara itu mengingatkan aparat desa dapat bersikap netral serta tidak menggunakan fasilitas negara dalam kontestasi pilkada ke depan. “Sebelum-sebelumnya ada kejadian yang sampai viral dalam daring. Oleh karena itu, hindari. Bila tidak, dapat berimplikasi kepada masalah hukum,” imbuhnya.
Kajari Lampura, M Farid Rumdana, menambahkan agar kepala desa yang mendapat amanah perpanjangan masa jabatan dapat lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Termasuk aset dan lainnya, apalagi untuk kepentingan satu calon dan lainnya dalam kontestasi pilkada mendatang.
“Jangan sampai ada keberpihakan, jagalah amanah ini dengan baik,” pungkasnya.
