Maksimalkan Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi di Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) — Ombudsman Republik Indonesia mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Hal tersebut tersampaikan saat diskusi publik di Aula Gedung PWM Lampung, Kota Bandar Lampung, Jumat, 15 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Cepat, dan Berkeadilan”.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Fikri Yasin, menegaskan bahwa penilaian terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi, khususnya di Lampung tidak bisa hanya berdasarkan pada opini di media sosial. Melainkan harus menggunakan indikator yang terukur.

“Kalau kita melihat kondisi Lampung. Keterbukaan informasi publik itu kita pakai indikator, bukan opini media sosial. Kalau dari kami cukup baik. Tapi memang harus terus diperbaiki,” kata Fikri.

Kemudian ia mencontohkan persoalan jalan rusak yang kerap viral di media sosial. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya munculnya keluhan, tetapi bagaimana pemerintah merespons secara cepat dan tepat ketika masalah terjadi.

“Kalau ada jalan rusak misalnya, yang ditanya pertama itu bagaimana cara penanganannya. Nah inilah tugas lembaga pengawas dan masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan,” ujarnya.

Kemudian Fikri mengatakan, Ombudsman memiliki tugas memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pelayanan publik. Termasuk mekanisme pengawasan dan saluran pengaduan yang tersedia.

Pelayanan Prima

Ketua Umum Pimpinan Wilayah Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PW FOKAL IMM) Provinsi Lampung, Edi Agus Yanto mendorong pelayanan publik bersih, cepat, dan berkeadilan. “Tanda negara maju adalah negara itu mampu menghadirkan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakatnya,” katanya.

Kemudian ia mengatakan kegiatan ini merupakan diskusi perdana usai pelantikan pengurus kemarin. Ke depan akan ada lagi diskusi rutin dari FOKAL IMM Lampung.

“Insya Allah kita akan gelar diskusi setiap bulan dengan menghadirkan narasumber dari tokoh-tokoh nasional. Bila hari ini mengusung tema pelayanan publik, Insya Allah bulan depan mengusung tema HAM,” katanya.

Selanjutnya ia menjelaskan alasan mengusung tema terkait pelayanan publik karena pelayanan publik merupakan hal yang penting. Bahkan pelayanan publik merupakan hak masyarakat dan kewajiban negara.

“Pelayanan publik ini tak memandang status, gender, latar belakang pendidikan, dan kekayaan. Semua masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang sama. Maka FOKAL IMM melihat pelayanan publik ini penting,” ujarnya.

Lalu ia juga mengajak semua pihak berkolaborasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. “Pelayanan publik ini kewajiban negara. Maka negara harus hadir melayani masyarakatnya. Maka kita berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang benar-benar melayani masyarakatnya,” katanya.