Bandar Lampung (Lampost.co)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memaksimalkan peran strategis legislatif untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Termasuk dalam mengawal tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK. Ini untuk memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat dan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Baca juga: DPRD–Pemprov Lampung Solid Kawal Audit BPK, Tekankan Transparansi dan Integritas Keuangan Daerah
“DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Sebelumnya, Ahmad Giri Akbar menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V Sumatera dan Jawa. Hal itu tersampaikan saat Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis, 2 April 2026 kemarin.
Ia menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas peran pentingnya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
Jadi Instrumen Penting APBD Berjalan Efektif
Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir. Melainkan harus diiringi dengan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.
“Opini WTP penting, namun yang lebih utama adalah bagaimana kita memastikan adanya perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan entry meeting ini, harapannya seluruh entitas pemeriksaan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit. Sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, dan berintegritas.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
