Bandar Lampung (Lampost.co) — Sejumlah masyarakat di Provinsi Lampung menyampaikan harapan agar pemerintah daerah tidak menaikkan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mereka menilai kebijakan evaluasi harus juga melihat kondisi ekonomi masyarakat di Lampung yang masih sulit.
“Sekarang banyak masyarakat bingung untuk sekadar bertahan hidup. Apalagi mencari pekerjaan saja sangat susah karena lowongan kerja terbatas,” kata salah satu warga di Bandar Lampung, Hendri (40), Kamis, 11 September 2025.
Baca Juga:
Pemprov Lampung Tunggu Arahan Resmi Terkait Evaluasi Tunjangan DPRD
Masyarakat menilai, di tengah kebutuhan pokok yang kian mahal dan lapangan kerja yang sempit. Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil.
Kaji Ulang
Harapan masyarakat, Pemprov Lampung bersama DPRD bisa mengkaji ulang besaran tunjangan tersebut agar lebih proporsional dan sesuai dengan kondisi daerah.
“Lebih baik uang negara digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat kecil, dari pada menaikkan tunjangan pejabat,” tambah warga lainnya, Sutrisno (50).
Masyarakat juga meminta agar pemerintah tidak hanya menyanjung kedudukan DPRD dengan fasilitas berlebih, melainkan fokus pada upaya pemerataan kesejahteraan.
“Evaluasi yang di maksud kalau bisa pengurangan anggaran tunjangan, bukan malah di tambah. Jangan sampai fokusnya kesitu saja, tapi evaluasi juga anggaran yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat,” katanya.
