Menggala (Lampost.co) — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan secara langsung sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Desa Bumiagung Marga, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.
Total terdapat 110 sertifikat tanah yang diserahkan. Penyerahan sertifikat dilakukan Menteri ATR/BPN di Pangkalan TNI Angkatan Udara Pangeran M Bunyamin Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Tulangbawang, Selasa, 28 November 2023.
Hadi Tjahjanto mengatakan, seratusan sertifikat yang diserahkan itu setelah konflik agraria antara masyarakat dengan TNI AU berhasil diselesaikan.
“Perjalanan panjang masyarakat untuk mendapatkan sertifikat dilakukan dengan koordinasi panjang. Dan hari ini sertifikatnya kami serahkan kepada para pemiliknya,” kata Hadi Tjahjanto, Selasa, 28 November 2023.
Menurut dia, masyarakat kini dapat tidur tenang setelah penantian sekian lama sertifikat tanah yang diimpikan telah terealisasikan.
Pasalnya, tanah seluas 46,2 haktare sempat terjadi tumpang tindih diatas tanah yang dikelola secara hukum oleh TNI AU. “Menurut sejarahnya tanah ini diserahkan ke TNI Angkatan Udara untuk digunakan sebagai lokasi atau lahan transmigrasi,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengapresiasi upaya Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan TNI Angkatan Udara.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Lekok mengatakan, penyerahan sertifikat dilakukan setelah konflik agraria yang sempat terjadi antara masyarakat Desa Bumiagung Marga, Kecamatan Abung Timur dan TNI Angkatan Udara dapat diselesaikan.
“Sempat terjadi tumpang tindih dengan HPL TNI AU. Kesepakatan bersama, TNI AU bersedia melepaskan sebagian HPL dan menyerahkannya ke masyarakat,” kata Lekok saat menghadiri penyerahan sertifikat kepada
Ia bersyukur konflik agraria yang terjadi itu dapat diselesaikan tanpa harus menempuh ke meja hijau, lantaran TNI AU yang menjadi hak pengelolaan bersedia melepaskannya ke masyarakat.
“Ini bukti bahwa dengan mengendepankan dialog dan musyawarah tidak semua persoalan hukum selalu diselesaikan di pengadilan. Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI AU yang telah mengedepankan dialog dan musyawarah sehingga terciptanya kesepakatan,” ujar dia.
Atika Oktaria
