Bandar Lampung (Lampost.co) – Pendekatan pengamanan oleh pemerintah dalam menangani konflik agraria yang melibatkan masyarakat nilai tidak tepat. Hal ini terbukti dari konflik yang terjadi di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, yang hingga kini belum menemui penyelesaian.
Akademisi FISIP Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer, menyatakan bahwa konflik agraria seperti yang terjadi di Anak Tuha sebenarnya masih marak terjadi di berbagai daerah lain. Kondisi ini menggambarkan defisit tata kelola agraria yang masih dialami Indonesia saat ini.
“Pengerahan aparat, kekerasan, dan pembiaran seperti yang terjadi di Anak Tuha merupakan pendekatan yang keliru dan harus segera perbaiki,” ujar Vincensius, Senin, 18 Agustus 2025.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menyelesaikan konflik agraria dengan pendekatan dialog yang berbasis keadilan sosial. Salah satu caranya adalah dengan membentuk tim mediasi yang melibatkan pihak independen, seperti Komnas HAM, Ombudsman, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Kepercayaan Publik
Pendekatan ini tidak hanya dapat menjadi titik temu penyelesaian masalah, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang saat ini dugaannya berperan sebagai perpanjangan tangan perusahaan.
“Ini penting agar publik percaya bahwa negara hadir sebagai penengah yang adil,” kata Vincensius.
Selain berdialog, pemerintah juga perlu memberikan pendekatan sosial dan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak konflik. Pasalnya, berdialog saja tidak cukup jika masyarakat korban konflik justru rugi secara sosial dan ekonomi.
“Jangan sampai mereka malah dirugikan secara ekonomi dan sosial,” tutupnya. (Umar Robbani)
