Metro (Lampost.co)—Aliansi Mahasiswa Kota Metro menggelar unjuk rasa atau demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) setempat, Selasa (25/6/2024). Dalam aksi tersebut, pendemo menuntut enam poin yang harus pemerintah sikapi.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro, Chairul Aji Bangsawan, mengatakan pihaknya membawa tiga persoalan di Kota Metro dan tiga persoalan nasional.
“Pertama soal penangkapan teman-teman aktivis dan mendapatkan tindakan represif di berbagai daerah karena mengkritik pemerintah. Kemudian terkait rencana kenaikan uang kuliah tunggal (UKT)—meski ada penangguhan aturan, masih belum ada pencabutan aturan. Selanjutnya persoalan yang mengkhawatirkan masyarakat soal tabungan perumahan rakyat (tapera) yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat,” kata dia, Selasa (25/6/2024).
Dia menjelaskan persoalan selanjutnya yang menjadi topik pembahasan masyarakat Metro, yaitu soal pembangunan infrastruktur yang kurang maksimal.
“Kami lihat sudah mau habis kepemimpinan Wali Kota, jalan-jalan masih banyak yang rusak dan banjir di mana-mana,” ujar Irul, sapaan akrabnya.
Dengan persoalan itu, ujarnya, Dinas PUTR setempat seakan tutup mata. Bahkan, pendemo menilai realisasi program pembangunan lambat.
“Apakah karena setoran proyek yang belum masuk sehingga belum ada eksekusi. Jangan sampai hal-hal seperti itu akhirnya meresahkan masyarakat Kota Metro,” ujarnya.
Yang tidak kalah penting, menurutnya, persoalan sampah di tempat pembungan akhir sampah (TPAS). Menurutnya, banyak warga yang terkena penyakit dan persoalan tersebut masih belum menemui titik terang.
“Kami sudah audiensi ke DPRD pada akhir 2023 dan kami tunggu ini sudah berjalan hampir tujuh bulan. Namun, eksekusinya yang kami rasakan masih nol,” ujar Irul.
Aliansi Mahasiswa Kota Metro juga mendesak persoalan penyakit sosial masyarakat (PSM). Masih banyaknya penjualan miras dan dugaan aktivitas seksual di rumah karaoke di Kota Metro.
“Kasat Pol PP jangan sampai menutup mata, khususnya prostitusi di tempat indekos dengan sewa per jam. Kemudian miras dan maraknya peredaran narkoba di kota Metro,” tukasnya.
Tanggapan Wali Kota
Sementara itu, Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin, mengaku akan menindaklanjuti tuntutan pengunjuk rasa.
Wahdi juga mengeklaim akan bertanggung jawab atas persoalan pembangunan yang terkesan lambat di Kota Metro tersebut. “Nanti akan ada penjelasan lebih perinci oleh mereka (para dinas terkait, red),” katanya.
“Mengenai sampah, parkir, nanti mereka yang akan menyampaikan. Kemudian masalah narkoba dan semua nanti kita akan berusaha maksimal,” tambahnya.
Wahdi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh massa aksi dan meminta maaf jika dalam kepemimpinannya tidak optimal.
“Saya kira itu sajalah yang saya sampaikan, terima kasih dan mohon maaf, saya dalam 3 tahun 4 bulan ini nanti kalian bisa lihat bahwa saya bertanggung jawab atas pembangunan di Kota Metro. Kalau ada sesuatu boleh sampaikan kepada saya, saya kira itu,” pungkasnya.
