Bandar Lampung (Lampost.co) — Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung menyuarakan harapannya agar pemerintah memperkuat perlindungan. Serta memberikan arahan yang jelas bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.
Permintaan ini muncul seiring masih banyaknya calon PMI yang tergiur menggunakan jalur nonprosedural atau ilegal karena minimnya informasi dan bimbingan.
Kondisi tersebut khawatirnya menimbulkan kerugian besar bagi pekerja migran, mulai dari risiko hukum hingga ancaman keselamatan kerja.
Salah seorang PMI asal Lampung, Sutrisno, mengungkapkan bahwa banyak calon pekerja yang akhirnya memilih jalur ilegal. Hal ini karena tidak mengetahui prosedur resmi dan merasa proses legal terlalu rumit.
“Banyak teman-teman saya berangkat tanpa dokumen resmi karena tidak ada yang mengarahkan. Kami berharap pemerintah bisa memberikan pendampingan agar tidak salah langkah. Kalau ada informasi jelas, tentu masyarakat lebih memilih jalur aman,” ujarnya, Jumat, 5 September 2025.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang membuka jalur keberangkatan ilegal.
Menurutnya, praktik tersebut harus pemerintah hilangkan karena merugikan pekerja itu sendiri. Selain itu mencoreng nama baik Indonesia di luar negeri.
“Kalau masih ada oknum yang bermain, kasihan pekerja migran yang jadi korban. Pemerintah harus berani menindak,” harapnya.
Perkuat Sosialisasi
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer, menilai bahwa lemahnya informasi dan minimnya edukasi menjadi salah satu penyebab masyarakat mudah terjebak pada jalur nonprosedural.
Ia mendorong pemerintah daerah bersama pusat memperkuat sosialisasi prosedur resmi serta memperketat regulasi hukum bagi perekrut ilegal.
“Selain sosialisasi, regulasi harus dipertegas. Jangan hanya imbauan, tapi juga pengawasan dan penindakan nyata. Perlindungan PMI harus dimulai sejak tahap perekrutan,” ungkapnya.
“Dengan adanya perhatian serius dari pemerintah, pekerja migran asal Lampung berharap keberangkatan ke luar negeri bisa lebih terarah, aman. Serta membawa manfaat ekonomi tanpa risiko yang membahayakan,” katanya.
