Bandar Lampung (Lampost.co) — Pelantikan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 30 Juli 2025.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan sebanyak 5.469 pegawai PPPK menjalani pelantikan. Sesuai arahan Gubernur Lampung untuk menyelesaikan kebijakan rekrutmen ASN.
“Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menetapkan teknis pelaksanaan penyerahan SK PPPK. Kegiatan rencananya pada Rabu, 30 Juli 2025, sekitar pukul 10.00 WIB,” ujar Ganjar Jationo, Selasa, 22 Juli 2025.
Ia menjelaskan, pelantikan akan dilakukan oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing sesuai unit penempatan dan formasi. “Setiap OPD akan melaksanakan beberapa tahapan, mulai dari penandatanganan perjanjian kerja antara PPPK dengan pemberi kerja, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung. Hingga pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai PPPK,” jelas Ganjar.
Pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan kan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung atau di masing-masing OPD, sesuai ketentuan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020.
“Sebagai bentuk kepedulian terhadap perubahan iklim, sesuai arahan Gubernur, seluruh PPPK yang mengikuti pelantikan wajib menggelorakan gerakan penanaman pohon,” tambahnya. Dinas Kominfo juga akan memfasilitasi pelaksanaan sumpah jabatan secara virtual agar dapat menyaksikan bersama dan melalaporkan langsung kepada BKN.
Komitmen
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Reswandi, menegaskan pihaknya berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan pelantikan PPPK tahap pertama. “Alhamdulillah seluruh proses telah selesai. Pelaksanaan akan serentak pada Rabu, 30 Juli 2025. Adapun pakaian adalah seragam KORPRI lengkap dengan peci untuk laki-laki. Dan penyesuaian sesuai ketentuan untuk perempuan,” ujar Rendi.
Ia menyebutkan, sebanyak 41 OPD akan mengikuti pelantikan, oleh pimpinan masing-masing OPD. “Dinas Pendidikan menjadi OPD dengan jumlah PPPK terbanyak. Sementara untuk PPPK Tahap 2, saat ini masih dalam proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) yang berlangsung sejak 1 hingga 31 Juli, dengan total 1.122 orang,” tutupnya. (Atika)
