Bandar Lampung (Lampost.co) — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal memastikan program pembangunan di daerahnya tidak akan terhenti meskipun terjadi pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Gubernur menegaskan, meski Dana Alokasi Umum (DAU) Lampung berkurang sekitar Rp580 miliar dampak dari TKD. Pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan sebagaimana yang telah mereka rencanakan.
“Pengurangan anggaran memang memberikan tantangan tersendiri, tapi pembangunan di Lampung tetap berjalan. Fokus utama kita tetap pada infrastruktur jalan dan sektor pendidikan karena keduanya memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Senin, 20 Oktober 2025.
Baca Juga:
Pemprov Lampung Siapkan Strategi Hadapi Penyesuaian Dana TKD 2026
Gubernur menjelaskan bahwa sebagian besar dana yang terpangkas sebelumnya mereka alokasikan untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Oleh karena itu, Pemprov Lampung harus melakukan penyesuaian agar kewajiban terhadap pegawai tetap terpenuhi.
“Sebagian besar DAU itu digunakan untuk membayar PPPK. Jadi ketika ada pengurangan, kami harus menyesuaikan dari APBD agar tidak mengganggu kewajiban pemerintah daerah,” jelasnya.
Gubernur menegaskan langkah efisiensi ini tidak akan berimbas pada kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah daerah, katanya, tetap menjamin tidak ada pemotongan gaji maupun tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“ASN dan guru tetap akan menerima haknya secara penuh. Kami ingin seluruh aparatur tetap bersemangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Pertumbuhan Ekonomi
Lebih lanjut, Gubernur juga menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat membaik pada awal tahun 2026.
Jika kondisi tersebut tercapai, peluang penambahan dana transfer untuk daerah bisa kembali terbuka.
“Pemerintah pusat berharap pertumbuhan ekonomi membaik pada triwulan pertama 2026. Jika target itu tercapai, tentu ada potensi tambahan transfer untuk daerah,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada anggaran daerah.
“Lampung tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Kita dorong sinergi dengan dunia usaha dan pihak swasta supaya roda perekonomian tetap berputar dan pembangunan terus berlanjut,” pungkasnya.
