Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membantah tudingan pembangunan di Lampung kurang berhasil. Sebab, beberapa indikator makro pembangunan diklaim menunjukkan arah positif.
Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, menjelaskan utang pinjaman pada periode sebelumnya dan kewajiban bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota telah terbayarkan.
Keberhasilan pembangunan Lampung juga ditunjukkan dalam penanganan Covid-19 yang menjadi salah satu provinsi terbaik dalam menangani virus tersebut. Sehingga diganjar dana insentif daerah (DID) Rp18 miliar.
“Capaian indikator makro menunjukkan kinerja makin membaik dan meningkat sampai saat ini,” kata Fahrizal, saat Sidang Paripurna DPRD Lampung agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Lampung atas Raperda APBD 2024 di Ruang Sidang DPRD Lampung, Senin, 13 November 2023.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Lampung cukup tinggi dan bersifat inklusif dinilai berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dan penurunan gini rasio.
Capaian indeks gini Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 0,330 pada 2017 menjadi 0,313 pada 2022.
“Kontribusi PDRB juga yang terbesar ke-empat di Sumatra 10,52 persen. Tingkat kemiskinan juga turun dari 12,62 persen pada 2019 menjadi 11,11 persen pada 2023.
Tingkat pengangguran di Lampung turut membaik karena lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu 4,18 persen pada Februari 2022. Sementara laju pertumbuhan sektor pertanian mencapai 2,02 persen setelah terkontraksi pada 2021.
Pada sisi kesehatan, Pemprov berkomitmen untuk menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan status universal health coverage (UHC). “Lampung masuk tiga besar dengan prevalensi stunting terendah dan UHC 96,52 persen,” kata dia.
Untuk diketahui, RAPBD 2024 Lampung disepakati dengan besaran pendapatan daerah Rp8,34 triliun yang terdiri dari PAD Rp4,93 triliun, transfer Rp3,39 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp13,78 miliar.
Effran Kurniawan
