Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai membuka seleksi penerimaan calon siswa. Mereka yang akan mengisi Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026 atau pada Juli mendatang.
Hal itu tersampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi. Ia mengatakan seluruh Forum Koordinasi Pendamping (Forkop) Program Keluarga Harapan (PKH) telah mengusulkan calon siswa yang masuk kedalam kriteria.
“Seleksi calon siswa yang sudah terekrut oleh Forkap PKH. Nanti Forkap akan paparkan biodata dari masing-masing calon siswa,” katanya di Balai Keratun, Selasa, 10 Juni 2025.
Kemudian Aswarodi mengatakan Pemprov Lampung menyiapkan tiga rombongan belajar (rombel) dengan jumlah 75 siswa. Selain itu pihaknya juga akan menyiapkan 8 siswa sebagai cadangan.
“Nanti konsepnya tiga rombongan belajar terdiri dari 75 siswa, nanti ada juga 8 siswa sebagai cadangan. Gunanya siswa cadangan ini untuk memastikan apakah ada siswa yang tidak berkenan nanti bisa masuk yang cadangan ini,” katanya.
Lahan Kota Baru
Selanjutnya terkait lokasi sekolah rakyat yang terencanakan akan terbangun pada lahan Kota Baru. Kemudian Aswarodi mengatakan nantinya Kementerian Sosial akan melakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai dengan Pemprov Lampung.
“Nanti akan ada perjanjian pinjam pakai lahan Kota Baru kepada Kementerian Sosial atau hibah. Dan akan segera teragendakan dan ini sedang tunggu jadwal,” katanya.
Lalu Aswarodi memastikan program Sekolah Rakyat sepenuhnya terdanai oleh pemerintah pusat melalui APBN. Dan pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran.
“Tidak ada alokasi dari APBD. Jadi program Sekolah Rakyat ini seluruh pembiayaannya terdukung oleh APBN,” katanya.
Adapun Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berbasis asrama. Program ini untuk orang miskin sehingga siswa yang masuk kategori masuk kedalam keluarga miskin.
“Karena sekolah rakyat adalah program pendidikan berbasis asrama dan untuk orang miskin. Terutama yang berada pada desil 1 atau 2 atau miskin ekstrem. Jadi kriteria nya adalah anak yang masuk kedalam DTSN,” katanya.
Selain harus masyarakat miskin, para calon siswa juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini untuk memastikan para siswa benar-benar sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran selama di Sekolah Rakyat.
“Nanti akan ada cek kesehatan jadi setelah mereka tertetapkan sebagai calon siswa. Cek kesehatan untuk memastikan benar-benar sehat. Kemudian ada dukungan dari orang tua yang mengizinkan anaknya tinggal pada asrama,” paparnya.
