Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung akan mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat terkait penyesuaian pelaksanaan kegiatan rapat di luar fasilitas pemerintah daerah seperti perhotelan.
Hal itu tersampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Lampung, M. Firsada. Ia mengatakan, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan fiskal yang ada.
“Meskipun boleh, Pemprov Lampung pastikan kegiatan OPD berjalan sesuai kebutuhan. Ada kualifikasi dalam kegiatan misal membutuhkan ruang yang luas karena peserta banyak,” ujar Firsada, Senin, 16 Juni 2025.
Kemudian ia menambahkan, penggunaan fasilitas hotel hanya terlaksana kan bila memang mendesak. Dan kapasitas gedung pemerintah tidak memungkinkan.
“Tapi kalau kapasitas gedung masih mencukupi. Kegiatan pemerintah lebih baik terlaksanakan pada fasilitas milik pemerintah daerah,” katanya.
Selanjutnya terkait mekanisme perubahan anggaran untuk kegiatan rapat luar gedung milik pemerintah. Ia mengatakan OPD akan menyusun rencana anggaran perubahan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal yang ada.
“Masing-masing OPD akan menyusun rencana anggaran perubahan, kemudian kita bahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya membahasnya bersama DPRD, dan akhirnya terevaluasi oleh Kemendagri,” jelasnya.
Kemudian menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini masih terbatas. Sehingga efisiensi menjadi hal utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Kita normatif karena kemampuan keuangan kita sedang tidak maksimal. Dalam menyusun perubahan ini, kita sangat efisien dan efektif. Belum banyak kegiatan yang bersifat di hotel,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah boleh menggelar kegiatan dan rapat di hotel maupun restoran.
Kebijakan tersebut bertujuan mendukung keberlanjutan sektor usaha Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Sektor usaha ini sempat tertekan akibat efisiensi anggaran beberapa tahun terakhir.
