Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung percepat musyawarah desa. Ini untuk membentuk koperasi desa merah putih seluruh desa yang ada.
Hal itu tersampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Samsurijal Ari. Ia mengatakan Provinsi Lampung menjadi daerah tertinggi dengan capaian desa yang telah menggelar musyawarah desa.
“Total 100 persen yang melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan. Dan kita peringkat pertama se Indonesia untuk pencapaian tersebut,” kata Samsurijal, Kamis, 12 Juni 2025.
Kemudian nantinya setelah musyawarah desa selesai terlaksanakan. Maka berlanjut dengan pembentukan akta notaris yang nantinya akan terajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini untuk legalisasi badan hukumnya.
“Saat ini sedang proses badan hukum untuk penerbitan izin melalui Kemenkumham karena ini lewat notaris. Proses kita dorong agar target semua yang sudah musyawarah desa memiliki badan hukum,” katanya.
Selanjutnya Samsurijal menjelaskan pemerintah pusat berencana meluncurkan koperasi desa merah putih. Pelaksanaannya pada tanggal 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
“Rencananya ada launching tingkat pusat nanti pada 12 Juli 2025 saat hari koperasi. Setelah itu baru kita orientasinya pada pengembangan usaha,” katanya.
Kemudian nantinya juga Pemprov Lampung akan memberikan pendampingan kepada koperasi desa merah putih. Apalagi dalam menjalankan program bisnisnya. Sehingga dapat memperkuat perekonomian pada tingkat desa.
“Tentu nanti akan ada pembinaan yang akan terlaksanakan oleh Pemprov Lampung. Tapi target kita sekarang ini adalah pembentukan nya dulu. Karena itu juga yang tertargetkan oleh pemerintah pusat,” tuturnya.
Sementara itu Pj. Sekretaris Daerah Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada mengatakan dalam upaya memperkuat pengawasan. Dan mempercepat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) koperasi desa merah putih.
Kemudian Satgas tersebut diketuai langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Sementara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai sekretariat.
“Satgas bertugas memantau dan mempercepat pembentukan koperasi seluruh desa. Jangan sampai progres yang sudah baik ini terhenti,” katanya.
