Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas harga beras.
Melalui pengawasan distribusi gabah, Pemprov berupaya memastikan hasil panen petani tidak keluar daerah, terutama melalui jalur strategis seperti di Pelabuhan Bakauheni.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menjelaskan langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi pengendalian inflasi yang rutin dipimpin Menteri Dalam Negeri.
Dalam rakor tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden (KSP), Perum Bulog, hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan kondisi terkini harga pangan di daerah.
Baca Juga:
Larangan Gabah Keluar Daerah Jaga Ketahanan Pangan
“Beberapa kabupaten di Lampung mengalami kenaikan harga beras dalam tiga minggu terakhir. Diantaranya Tanggamus naik 5 persen, Lampung Tengah 4,4 persen, Tulangbawang Barat 2,19 persen, Lampung Barat 0,4 persen, dan Tulangbawang 0,38 persen. Kondisi ini jadi perhatian serius,” ujar Mulyadi, Selasa, 23 September 2025.
Menurutnya, untuk mengantisipasi lonjakan harga, pemerintah telah meminta agar gabah yang hendak di bawa keluar Lampung untuk dialihkan.
“Kita sarankan gabah tersebut di beli oleh Bulog dengan harga yang di tetapkan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram. Upaya ini penting agar ketersediaan beras medium di Lampung tetap terjaga dan masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Berdasarkan data Survei Pemantauan Perkembangan Harga (SP2KP), Indeks Perkembangan Harga (IPH) Provinsi Lampung pada minggu ketiga September 2025 tercatat sebesar 0,43 persen. Kenaikan harga terutama pemicunya dari komoditas cabai merah, daging ayam ras, dan beras.
Selain itu, Kementerian Pertanian melalui Early Warning System (EWS) juga mencatat defisit pada beberapa komoditas penting di Lampung. Yakni bawang merah sebanyak 2.499 ton, cabai besar 1.530 ton, dan cabai rawit 3.421 ton.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah agar menyiapkan dukungan input pertanian, fasilitasi pembiayaan petani, hingga mengoptimalkan peran BUMD sebagai penyalur distribusi pangan.
Satgas Pangan
Mulyadi menambahkan, Satgas Pangan Mabes Polri juga menaruh perhatian pada distribusi beras dan gula.
“Satgas merekomendasikan agar pengawasan penyaluran beras bantuan pangan, beras SPHP, MinyaKita, dan gula di perkuat. Selain itu, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan terus di gencarkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, seluruh langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri. Pemprov Lampung bersama kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti melalui perangkat daerah terkait.
“Intinya, kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Kami berkomitmen agar harga pangan di Lampung tetap terkendali,” pungkas Mulyadi.
