Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sedang menyiapkan langkah percepatan untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan yang telah masuk kategori darurat.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa kondisi infrastruktur yang rusak berpotensi menghambat mobilitas masyarakat. Serta memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menurut Mirza, percepatan perbaikan jalan menjadi keharusan mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat. Khususnya para petani yang mulai merasakan dampak positif dari peningkatan harga komoditas. Namun, distribusi hasil panen sering terkendala akibat kerusakan jalan di berbagai wilayah.
Baca Juga:
Pemprov Lampung Tunggu Persetujuan Kementerian Keuangan terkait Pengajuan Pinjaman
“Kita perlu segera memperbaiki jalan di seluruh Lampung. Banyak ruas sudah darurat, sementara aktivitas ekonomi harus tetap bergerak. Petani kita sedang menikmati harga komoditas yang bagus. Tapi kalau jalannya rusak, distribusinya terhambat dan ekonomi bisa mandek,” ujar Mirza, Selasa, 2 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa rencana pinjaman daerah ini telah dibahas dalam rapat paripurna DPRD Lampung pada Agustus 2025 sebagai bagian dari penyusunan Raperda APBD 2026.
Skema pinjaman tersebut dipertimbangkan sebagai opsi tercepat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan.
Prioritas Utama
Mirza menegaskan perbaikan jalan merupakan prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan erat dengan kelancaran distribusi komoditas unggulan Lampung seperti singkong, jagung, dan padi.
“Petani harus bisa membawa hasil panennya tanpa terhambat. Infrastruktur adalah fondasi utamanya,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa Pemprov Lampung tidak ingin menunda perbaikan jalan hingga bertahun-tahun. Untuk itu, mekanisme pinjaman daerah dinilai sebagai langkah yang paling realistis untuk mempercepat realisasi pembangunan.
“Kita tidak punya waktu menunggu dua atau tiga tahun lagi. Maka, opsi pinjaman menjadi salah satu solusi yang bisa kita tempuh,” ujarnya.
Mirza menambahkan, usulan pinjaman tersebut masih menunggu persetujuan resmi pemerintah pusat. Ia memastikan bunga pinjaman dari pemerintah pusat jauh lebih rendah dari pada lembaga keuangan komersial.
“Pinjaman pemerintah pusat bunganya sangat rendah, jauh di bawah bunga perbankan. Ini kesempatan yang harus dimanfaatkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.
