Perkuat Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) secara hayati guna mengantisipasi potensi gagal panen saat musim kemarau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Ummihani, mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari mitigasi dampak musim kemarau maupun potensi fenomena El Nino terhadap sektor pertanian di daerah.

Menurutnya, beberapa hama yang kerap muncul saat musim kemarau antara lain wereng, penggerek batang cokelat, hingga tikus yang dapat mengganggu produktivitas tanaman padi.

“Dalam menghadapi musim kemarau, pengendalian organisme pengganggu tanaman perlu dipersiapkan sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi petani,” ujarnya.

Ia menjelaskan pengendalian dilakukan dengan memaksimalkan metode hayati yang lebih ramah lingkungan. Seperti pemanfaatan agen hayati serta kegiatan gropyokan yang melibatkan masyarakat dan petani secara bersama-sama.

Baca Juga:

Lampung Percepat Tanam Padi untuk Antisipasi Dampak El Nino

Nonkimia

Elvira menuturkan penggunaan pestisida kimia tetap menjadi opsi. Namun ketersediaannya saat ini terbatas sehingga perlu diimbangi dengan metode pengendalian nonkimia.

“Kita dorong pengendalian yang tidak hanya bergantung pada bahan kimia. Tetapi memanfaatkan cara hayati yang bisa dilakukan secara kolektif oleh petani,” katanya.

Pemprov Lampung juga meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk turut aktif melakukan langkah antisipasi pengendalian OPT di wilayahnya. Terutama di daerah yang rawan kekeringan.

Selain pengendalian hama, petani juga untuk lebih efisien dalam penggunaan air serta meningkatkan kualitas tanah dengan memanfaatkan pupuk kompos atau bahan organik.

Bimbingan dari petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) juga terus diperkuat agar petani mendapatkan edukasi terkait teknik pengendalian hama yang tepat.

Elvira menambahkan penggunaan pestisida sintetis perlu kita kurangi karena pemakaian berlebihan dapat merusak keseimbangan biologis dan struktur kimia tanah, yang pada akhirnya mempercepat kondisi tanah menjadi kering.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong petani di wilayah rawan untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai langkah perlindungan terhadap risiko gagal panen.