Krui (Lampost.co) — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan membentuk satuan tugas (Satgas) penanggulangan konflik manusia dan satwa. Tim itu untuk menangani satwa liar, seperti gajah, yang kerap memasuki wilayah pemukiman dan perkebunan warga.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Pesisir Barat, Gunawan, mengatakan pembentukan satgas sangat penting untuk segera terlaksana. Khususnya dalam menanggulangi konflik manusia dengan satwa liar.
“Tim satgas untuk memperkuat pemerintah pekon dalam penanggulangan konflik manusia dengan satwa liar,” kata Gunawan, Kamis, 4 Januari 2024.
Tim itu bertugas untuk mencegah dan menanggulangi konflik manusia dan satwa. “Tim Satgas Kabupaten, Kecamatan, hingga Pekon akan dibentuk untuk pembinaan keahlian masing-masing anggota,” kata dia.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan memimpin satgas dalam mitigasi konflik manusia dan satwa liar serta pembuatan SK Tim Satgas.
“Pihak swasta yang memanfaatkan hutan ikut bertanggungjawab dalam penyelesaian konflik satwa liar. Seluruh pihak yang terkait dapat berkerja sama dalam penyelesaian konflik tersebut,” kata dia.
