Krui (Lampost.co) — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Pesisir Barat menjalin kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Kerja sama memperkuat tata kelola keuangan pekon melalui layanan transaksi non-tunai, Kamis, 24 April 2025.
Penandatanganan perjanjian kerja sama di kantor DPMP Pesisir Barat. Turut hadir Kepala DPMP Pesisir Barat, Hendri Dunan, serta Manager BNI KCP Tulang Bawang, Hendro.
Melalui kolaborasi ini, BNI akan menghadirkan solusi layanan perbankan digital. Tujuannya mendukung pengelolaan keuangan di tingkat pekon agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong penerapan sistem keuangan desa yang modern dan aman melalui digitalisasi.
Kepala DPMP Pesisir Barat, Hendri Dunan, menyatakan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas aparatur pekon dalam mengelola anggaran secara tertib dan terstruktur.
“Dengan implementasi sistem transaksi non-tunai, kami berharap proses pencairan, penggunaan, hingga pelaporan dana pekon dapat berjalan lebih cepat dan transparan,” ujarnya.
Transaksi Pemda
Sementara itu, Manager BNI KCP Tulang Bawang, Hendro, mengakui bahwa meskipun pihaknya belum banyak menangani transaksi pemerintah daerah sebelumnya, BNI memiliki sistem dan teknologi yang mampu mendukung digitalisasi keuangan di sektor publik.
“Secara institusi, kami siap melayani seluruh bentuk transaksi pemerintahan daerah. Infrastruktur teknologi kami sangat memungkinkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah secara digital,” jelasnya.
Hendro juga menyoroti potensi besar Kabupaten Pesisir Barat di sektor pariwisata. Ia menyebut BNI telah berperan dalam mendukung transaksi di sektor pariwisata, seperti perhotelan dan kafe.
“Dukungan BNI di sektor pariwisata sudah kami mulai dan akan terus kami tingkatkan di masa mendatang,” tambahnya.
