Pringsewu (lampost.co)–Komisi I dan II DPRD Pringsewu melakukan evaluasi terhadap BUMD Pringsewu Jaya. Arif Bintoro selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD Pringsewu mengatakan bahwa pihaknya baru saja melakukan rapat kerja dengan BUMD Pringsewu Jaya Sejahtera milik Pemkab Pringsewu.
“Rapat membahas kinerja BUMD Pringsewu Jaya yang terkesan belum menunjukkan kinerja secara maksimal,” ujarnya, Senin, 17 Maret 2025. Dari penyertaan modal dari Pemda sebesar Rp5 miliar, BUMD hanya mampu memberikan laba perusahan yang sangat kecil.
“Pihak BUMD Pringsewu Jaya hanya mampu memberikan laba perusahaan sebesar Rp22 juta hingga Rp24 juta dalam tahun buku 2024,” kata Arif. Usaha yang BUMD jalankan pun berada di luar Pringsewu, sehingga tidak berimbas ke perekonomian daerah. Khususnya dalam pembukaan lapangan pekerjaan.
Penyertaan modal yang sudah pemda berikan sebagian besar untuk operasional perusahaan, terutama gaji direksi, komisaris, dan karyawan.
“Karena itu Komisi I melalui Inspektorat sebagai mitra kerja Komisi I mendorong untuk audit terhadap BUMD tersebut,” ujarnya.
Kami akan terus berkordinasi dan bersinergi dengan rekan- rekan eksekutif untuk pengelolaan unit usaha yang prospektif dan berdampak pada hajat hidup masyarakat luas.
Hal lain yang juga menjadi sorotan bahwa komisaris dan direktur BUMD Pringsewu Jaya bukan merupakan warga Pringsewu. “Ke depan, kami berharap BUMD Pringsewu Jaya mempunyai jajaran komisaris dan direksi yang merupakan warga Pringsewu. Sehingga mempunyai pandangan mendalam terkait peluang-peluang usaha untuk core business BUMD,” ujarnya.
Harus Usaha di Kabupaten
Arif menegaskan, ke depan tidak boleh lagi BUMD menjalankan usahanya di luar Pringsewu yang sama sekali tidak berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
Terakhir, lanjutnya, DPRD meminta kepada Bupati sebagai pemegang saham, mewakili Pemkab untuk mengevaluasi kinerja BUMD Pringsewu Jaya secara menyeluruh. “Agar tidak semakin besar uang rakyat yang terbuang sia-sia hanya untuk membayar gaji komisaris, direksi dan karyawan. BUMD harus memberikan kontribusi terhadap PAD maupun pembukaan lapangan kerja,” ujarnya.
