Bandar Lampung (Lampost.co) — Program Koperasi Merah Putih (KMP) di Provinsi Lampung terus menunjukkan perkembangan positif. Saat ini sebanyak 58 koperasi sudah berjalan secara reguler dengan usaha yang tersebar di kabupaten/kota.
“Sebagian besar bisnisnya adalah sembako. Selain itu, ada juga yang mendapatkan sub pangkalan LPG dan distribusi pupuk berdasarkan peraturan Menteri ESDM. Namun mayoritas bergerak di bidang sembako,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Samsurijal Ari, Kamis, 18 September 2025.
Ia menjelaskan, pihaknya tengah melakukan proses input akun seluruh pengurus koperasi ke dalam sistem digital. Hal ini penting agar koperasi dapat mengakses fasilitas pinjaman perbankan.
Baca Juga:
Kejari Bandar Lampung Awasi 126 Koperasi Merah Putih
“Sekarang sedang kita dorong agar KMP masuk ke sistem. Mereka membuat akun dan meng-update data yang nanti mencakup informasi pengurus, modal usaha, lokasi, hingga jenis usaha. Alhamdulillah capaian di Lampung sudah 90 persen. Sisanya masih kita mitigasi karena kendala geografis dan jaringan,” jelasnya.
Menurut Samsurijal, setelah akun koperasi terintegrasi. Tahap selanjutnya adalah pengajuan pinjaman melalui bank-bank Himbara yang pemerintah tunjuk.
Meski regulasi perbankan terkait pinjaman koperasi ini belum sepenuhnya lengkap. Namun Lampung menjadi salah satu daerah dengan progres tercepat di Sumatera.
“Rata-rata sudah 90 persen koperasi memiliki akun. Ini menjadi cikal bakal mereka masuk sistem. Setelah punya akun, mereka akan melengkapi profil. Kami terus melakukan pendampingan setiap hari, agar teman-teman di kabupaten/kota bisa membimbing pengurus koperasi mengisi data yang dibutuhkan,” tegasnya.
Secara Detail
Samsurijal menambahkan, sistem tersebut nantinya akan menampilkan potensi usaha koperasi secara detail, mulai dari jumlah gerai, gudang, hingga jenis usaha yang mereka jalankan. Sehingga bank penyalur akan lebih mudah menyalurkan pinjaman sesuai dengan data yang ada.
“Batasan dari kementerian adalah satu jenis usaha yang benar-benar sudah berjalan dan berkelanjutan. Jadi kendalanya memang masih di pendanaan. Karena itu, Pemprov Lampung terus mendampingi. Termasuk dengan menghadirkan Kementerian Koperasi dan Pangan untuk menyamakan persepsi terkait regulasi,” katanya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar program unggulan ini bisa berjalan sesuai target.
“Kami berharap dukungan DPRD dan pemerintah daerah bisa memperkuat anggaran. Sehingga Koperasi Merah Putih di Lampung benar-benar bisa menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” harapnya.
