Bandar Lampung (Lampost.co) — Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) harus memberi dampak nyata bagi masyarakat Lampung. Demi mewujudkan hal tersebut perlu menguatkan sinergi berbagai pihak.
Poin Penting:
-
Wagub Jihan minta program TPAKD berdampak langsung kepada masyarakat.
-
Inklusi keuangan harus menyasar petani dan UMKM.
-
Perkuat literasi keuangan Lampung sejak dini.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan hal itu saat menghadiri Rapat Pleno TPAKD se- Lampung Tahun 2025 di Gedung Pusiban, Bandar Lampung.
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis mengevaluasi kinerja TPAKD sekaligus merumuskan langkah perluasan akses keuangan daerah. Selain itu juga menjadi momentum penguatan sinergi pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga jasa keuangan.
Baca juga: Pemprov Lampung Kuatkan TPAKD Mudahkan Masyarakat Akses KUR
Jihan menolak program TPAKD yang berhenti pada agenda seremonial dan laporan administratif. Sebaliknya, Jihan menekankan ukuran keberhasilan TPAKD Lampung memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, inklusi keuangan Lampung wajib menyentuh kelompok rentan, petani kecil, dan pelaku UMKM pemula. Oleh karena itu, kemudahan akses permodalan bagi petani dan usaha mikro harus menjadi prioritas utama TPAKD.
Selain permodalan, Jihan juga menyoroti rendahnya literasi keuangan di sebagian wilayah Lampung. Karena itu, perlu memperkuat literasi keuangan sejak usia dini melalui kebiasaan menabung di kalangan pelajar.
“Perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar program TPAKD benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujar Jihan.
Menurutnya, inklusi keuangan harus menopang pembangunan ekonomi Lampung secara berkelanjutan. Selain itu, literasi keuangan tidak boleh menjadi istilah eksklusif kalangan tertentu. Sebaliknya, pemahaman keuangan harus membumi dan hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Saya ingin literasi keuangan menjadi obrolan ibu-ibu pasar, warung kopi, hingga lingkungan keluarga,” katanya.
Peran Aktif Perbankan
Selain masyarakat, Jihan juga mendorong perbankan lebih aktif mengawal penyaluran pembiayaan. Dengan demikian, dana perbankan benar-benar berputar di sektor produktif masyarakat Lampung. Kemudian memberikan pendampingan kepada UMKM pemula sejak tahap perencanaan usaha.
Menurut Jihan, UMKM Lampung membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan berkelanjutan. Namun, perlu menyertai akses tersebut dengan edukasi agar bisa menekan risiko kredit bermasalah.
Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi modal pembangunan terbesar. Oleh sebab itu, wajib terus menjaga transparansi dan konsistensi layanan keuangan. “Kepercayaan masyarakat harus kita jaga melalui pelayanan yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Harapannya dari rapat pleno TPAKD Lampung tahun 2025 menghasilkan program konkret dan terukur. Targetnya, program tersebut mempercepat pemerataan akses keuangan hingga ke pelosok Lampung.
Selain itu, harapannya penguatan inklusi keuangan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi yang kuat, TPAKD Lampung diyakini mampu memperkuat ekonomi rakyat secara berkelanjutan.
Untuk itu, ke depan, Pemprov Lampung berkomitmen mengawal implementasi program TPAKD secara konsisten. Langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan Lampung yang inklusif dan berkeadilan.
