Bandar Lampung (Lampost.co): Realisasi pendapatan negara di daerah Lampung pada Februari 2024 telah mencapai Rp1,29 triliun. “Pendapatan negara melalui APBN di periode Februari 2024 ini sudah terealisasi 11,54 persen dari target atau sudah sekitar Rp1,29 triliun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, melansir Antara, Sabtu, 30 Maret 2024.
Dody mengatakan pendapatan negara tersebut mulai mengalami peningkatan secara berkala dari awal 2024. Di mana hingga Maret 2024 pekan ketiga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp1,6 triliun.
“Pendapatan APBN ini terus meningkat. Februari (2024) hanya Rp1,29 triliun. Di pekan ketiga Maret (2024) sudah Rp1,6 triliun. Ini menunjukkan sudah ada perbaikan, dari sisi ekspor dan impor serta industri,” ujarnya.
Dia memperkirakan perbaikan kinerja pendapatan negara akan terus berlangsung dan mulai stabil pada triwulan kedua 2024. Salah satu penyebabnya yaitu adanya panen raya yang mendukung sektor pertanian menjadi sektor unggulan Lampung.
“Pada triwulan 2 sekitar Maret-April (2024) sudah membaik, karena sudah panen raya. Kemudian tren ekspor dan impor serta industri juga mulai stabil, karena sudah selesai masa tunggu melihat situasi kondisi politik dalam negeri,” katanya.
Dia menerangkan untuk belanja APBN, DJPb Provinsi Lampung mencatat di Februari 2024 sudah mencapai Rp5,26 triliun, atau sudah 16,64% dari pagu anggaran sebesar Rp31 triliun.
“Belanja pada Februari (2024) sudah mencapai Rp5,26 triliun. Terakhir di pekan ketiga Maret (2024) sudah mencapai Rp6 triliun dari pagu anggaran Rp31 triliun,” ujarnya.
Dody mengatakan pada belanja barang, terutama untuk kebutuhan pemilihan umum menjadi salah satu pendongkrak realisasi belanja APBN pada Februari 2024.
“Dengan terus ada penyerapan belanja dan penerimaan APBN yang mulai cepat berlangsung ini cukup baik. Sebab APBN bisa cepat terserap pada awal tahun,” ujarnya.
Penyeraban Belanja dan Pendapatan
Menurutnya meski penyerapan belanja dan pendapatan APBN terus berlangsung, Namun, masih ada sejumlah hal yang harus menjadi kewaspadaan. Seperti adanya risiko ketidakpastian global. Di mana ekspor pada Januari (2024) mengalami penurunan 8,74%. Penyumbangnya dari penurunan sektor pertanian sebesar 8,74% dan pertambangan 40,66%.
Dia melanjutkan ada risiko fiskal, di mana inflasi Lampung pada Februari (2024) menjadi tertinggi ketiga nasional. Yaitu dengan nilai 3,28% dari tahun per tahun, akibat kenaikan harga beras.
Sementara perlambatan bea keluar sebesar 79,10% dari tahun ke tahun, akibat penurunan harga CPO di pasar global. Masih perlu pengoptimalan pertumbuhan netto berbagai jenis pajak.
“Belanja harus semakin cepat terserap dan pendapatan negara semakin meningkat secara bertahap, agar tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kita juga harus tetap memperhatikan risiko-risiko yang menjadi kewaspadaan untuk tetap menjaga ekonomi daerah,” ujar dia.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News.
