Bandar Lampung(Lampost.co) — Situasi politik nasional yang tengah menghangat memicu rencana aksi unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk Lampung. Menyikapi hal itu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung menyerukan agar demonstrasi 1 September 2025 tetap berlangsung secara damai, tanpa kekerasan dan provokasi.
Poin Penting:
-
Aksi kekerasan, perusakan fasilitas umum, dan tindakan provokatif tidak dibenarkan dalam demokrasi.
-
Masyarakat diminta memperkuat spiritualitas untuk memohon keselamatan dan ketenangan bangsa.
-
Aksi unjuk rasa harus jadi sarana penyampaian aspirasi, bukan alat untuk memperkeruh keadaan.
Hak Demokrasi
Ketua Tandfiziah PWNU Lampung, Puji Raharjo, menegaskan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak demokratis setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan kebebasan tersebut tidak boleh mengabaikan hukum dan nilai-nilai perdamaian.
“Demonstrasi damai adalah hak demokrasi. Namun, harus tetap dalam koridor hukum, tanpa anarkisme, dan menjaga ketertiban umum,” ujar Puji saat konferensi pers, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Baca juga: Menag Imbau Tokoh Agama Jaga Ketenteraman Umat dari Provokasi
Serukan Jaga Kondusivitas
Imbauan tersebut menyusul dinamika unjuk rasa di berbagai daerah yang berpotensi memicu konflik sosial. PWNU Lampung merujuk arahan resmi PBNU Nomor 4381/PB.01/A.II.08.47/99/08/2025 pada 30 Agustus 2025.
Dalam pernyataannya, Puji juga menyampaikan keprihatinan atas eskalasi tensi politik dan sosial menjelang unjuk rasa nasional. Ia mengajak seluruh warga Nahdliyin di Lampung untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang memecah belah persatuan bangsa.
“Kami menyerukan agar warga NU memperbanyak istighatsah, menjaga ketenangan, dan menghindari tindakan anarkis,” ujarnya.
Demonstrasi Boleh, Anarkisme Tidak!
Dengan tegas, PWNU Lampung juga menyatakan demonstrasi damai merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Namun, mereka menolak keras segala bentuk kekerasan, hasutan, maupun aksi provokatif yang berpotensi menimbulkan kekacauan sosial.
Puji Raharjo yang juga menjabat sebagai deputi Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri BPH RI, menambahkan NU Lampung berkomitmen sebagai penjaga keutuhan bangsa. Dalam situasi politik yang dinamis, kebersamaan dan ketenangan justru harus diperkuat.
Masyarakat Diminta Waspada Isu Pemecah Belah
PWNU juga mengingatkan masyarakat untuk tidak terpancing oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Mereka menegaskan pentingnya tabayun atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi di media sosial.
“Informasi bohong mudah memicu konflik. Jangan terprovokasi. Tetap bersatu demi Indonesia yang damai,” kata Puji.
