Bandar Lampung (Lampost.co) — Provinsi Lampung mencatat beragam capaian realisasi belanja daerah sepanjang 2025. Dari 15 kabupaten/kota, tingkat realisasi bervariasi mulai dari sangat rendah hingga mendekati dua pertiga dari total anggaran.
Berdasarkan data dari website Kemenkeu.go.id, Lampung Utara menjadi daerah dengan realisasi belanja paling rendah, hanya mencapai Rp34 miliar atau 25 persen dari total anggaran Rp1,7 triliun.
Adapun rincian daerah berdasarkan realisasi belanja terendah hingga tertinggi, yakni Lampung Utara dengan anggaran Rp1,7 triliun, nilai realisasi Rp34 miliar atau 25 persen.
Baca Juga:
Realisasi Belanja Daerah Capai 53 Persen Hingga September 2025
Kemudian untuk Pesisir Barat, nilai belanja daerah dengan anggaran Rp904 miliar dan nilai realisasi Rp404 miliar atau 44 persen.
Mesuji, belanja daerah dengan anggaran Rp988 miliar dan nilai realisasi Rp486 miliar atau 49 persen.
Untuk Kota Metro belanja daerah dengan anggaran Rp1,09 triliun dan nilai realisasi Rp492 miliar atau 44 persen.
Lalu Kota Bandar Lampung dengan anggaran Rp2,8 triliun dan nilai realisasi Rp1,1 triliun atau 39 persen. Tulangbawang Barat, belanja daerah dengan anggaran Rp925 miliar dan nilai realisasi Rp608 miliar atau 65 persen.
Kemudian Lampung Barat dengan anggaran Rp1,1 triliun dan nilai realisasi Rp674 miliar atau 61 persen. Pringsewu, belanja daerah dengan anggaran Rp1,3 triliun dan nilai realisasi Rp743 miliar atau 55 persen.
Tulangbawang dengan anggaran Rp1,3 triliun dan nilai realisasi Rp819 miliar atau 59 persen. Lampung Selatan dengan anggaran Rp2,4 triliun dan nilai realisasi Rp1,3 triliun atau 55 persen.
49 Persen
Selanjutnya Lampung Tengah dengan anggaran Rp2,9 triliun dan nilai realisasi Rp1,4 triliun atau 49 persen. Lampung Timur dengan anggaran Rp2,4 triliun dan nilai realisasi Rp1,2 triliun atau 49 persen.
Untuk Kabupaten Tanggamus dengan anggaran Rp1,7 triliun dan nilai realisasi Rp954 miliar atau 53 persen. Way Kanan dengan anggaran Rp1,4 triliun dan nilai realisasi Rp847 miliar atau 59 persen.
Pesawaran, belanja daerah dengan nilai anggaran Rp1,2 triliun dengan realisasi Rp860 miliar atau 66 persen.
Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah daerah yang perlu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan agar lebih optimal.
Dengan belanja yang efektif, diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai rencana dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
