Bandar Lampung (Lampost.co): DPD Demokrat Lampung menegaskan dalam proses penunjukan atau rekomendasi calon kepala daerah (cakada) di Lampung bersikap objektif. Hal itu agar pilkada berjalan damai.
Ketua DPD Demokrat Lampung Edy Irawan Arief mengatakan, tolok ukur penilaian objektif itu dengan mekanisme survei. Survei itu kepada seluruh kandidat, melalui lembaga yang telah disiapkan oleh DPP Demokrat.
“Ukuran yang paling objektif adalah survei. Kalau di daerah lebih dari satu (kandidat), maka yang menentukan survei nantinya,” ujar Edy Irawan Arief, Minggu, 2 Juni 2024.
Ia menyebutkan untuk Pilgub Lampung ia mendapatkan surat tugas dari DPP sebagai calon wakil gubernur Lampung. Namun, jika partai lain ingin berkoalisi dengan Demokrat, dan menginginkan sosok lain, ia bersedia.
“Misalnya ada yang pengen sosok Jawa dan NU, ini ada Jawa dan NU. Sekretaris Midi Iswanto, saya no problem, 1000 persen saya iklas, ” katanya.
Demokrat Lampung juga telah menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan mengundang para kandidat di Hotel Grand Mercure pada 1 Juni 2024.
Total ada 120 kandidat Cakada dan Cawakada yang mendapat undangan. Kemudian, untuk calon gubernur Lampung yang mengikuti penjaringan DPD Demokrat Total ada 9 calon yakni, Arinal Djunaidi, Hanan A Rozak, Rahmat Mirzani Djausal, Umar Ahmad, Herman HN, Yusuf Kohar, Bambang Handoko, Riswan Muda, dan Haryanto.
Kemudian, 5 calon Wakil Gubernur yakni Edy Irawan Arief, Irfan Nuranda Djafar, Yanuar Irawan, Abu Hasan, dan M. Kasturi.
Hasil Rakerda yakni Partai Demokrat mencari dan mengusung Cakada yang berintegritas.
Karena itu ada beberapa hal yang menjadi persyaratan Demokrat. Pertama, mampu menjalin komunikasi dan berkoalisi dengan baik. Mempunyai moral dan etika, memiliki dukungan masyarakat luas. Terakhir, harus menyediakan pembiayaan politik (cost politik).
“Bahwa semua calon kepala daerah yang mendaftar di Demokrat memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan rekomendasi,”katanya.
