Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengamat Kebijakan Publik, Dedy Hermawan, menilai kesepakatan Pemprov Lampung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung dalam memperkuat pengawasan strategis sektor infrastruktur tahun 2026 sebagai langkah tepat dan visioner.
Menurutnya, pengawasan yang terarah akan menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan sekaligus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dedy mengatakan, sektor infrastruktur memiliki efek ganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun tanpa pengawasan yang kuat, pembangunan infrastruktur rawan tidak efisien dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Untuk itu, keterlibatan aktif BPKP dalam mengawal perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, ia nilai sangat strategis.
“Penguatan pengawasan infrastruktur adalah langkah krusial. Infrastruktur bukan hanya soal membangun fisik. Tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Dedy.
Ia juga mengapresiasi komitmen Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang menyambut positif peran BPKP sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Menurut Dedy, sikap terbuka terhadap pengawasan menunjukkan keseriusan Pemprov Lampung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas.
Baca Juga:
Sekdaprov Lampung Apresiasi BPKP, Dorong Pembangunan Tepat Sasaran
Berbasis Risiko
Lebih lanjut, Dedy menilai pendekatan pengawasan berbasis risiko dan rekomendasi strategis yang BPKP lakukan dapat membantu pemerintah daerah meminimalkan potensi penyimpangan sejak dini.
Selain itu, rekomendasi yang menyentuh sektor hulu pertanian hingga tata kelola pemerintahan dinilai sejalan dengan kebutuhan pembangunan Lampung yang berkelanjutan.
“Ketika pengawasan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dan solutif, maka kualitas pembangunan akan meningkat. Ini yang dibutuhkan Lampung ke depan,” katanya.
Dedy berharap sinergi antara Pemprov Lampung dan BPKP tidak berhenti pada tataran komitmen. Tetapi diimplementasikan secara konsisten dalam setiap program pembangunan.
“Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan sektor strategis lainnya dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lampung,” katanya.
