Bandar Lampung (Lampost.co) – Upaya Pemerintah Provinsi Lampung menanggulangi kemiskinan dengan melaksanakan program terarah dan memanfaatkan data merumuskan solusi penurunan kemiskinan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung mencatat angka kemiskinan per Maret 2025 turun menjadi 10,00 persen. Mengalami penurunan signifikan sebesar 0,62 persen poin dari September 2024 dan 0,69 persen poin terhadap Maret 2024.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebanyak 887,02 ribu orang. Atau berkurang sekitar 52,28 ribu orang dari September 2024, serta turun 54,21 ribu orang dari Maret 2024.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menegaskan bahwa data BPS menjadi rujukan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. “Salah satunya sejalan dengan program-program dari Gubernur Lampung yang terarah dan menjadi solusi penurunan angka kemiskinan,” ujar Ganjar, Minggu, 27 Juli 2025.
Ganjar menambahkan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berkomitmen mendorong pemberdayaan desa melalui program Desaku Maju. Salah satu fokus utamanya adalah transformasi digital di desa melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Ia juga menekankan dukungan Pemprov Lampung terhadap sejumlah program strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat miskin di desa, seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat.
“Koperasi digerakkan untuk menguatkan ekonomi desa agar nilai tambah tetap berada di wilayah setempat. Ini sejalan dengan semangat Gubernur untuk menjaga masyarakat rentan agar tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya konvergensi program lintas sektor dan lintas lembaga, agar dampaknya lebih nyata dan berkelanjutan, terutama di kantong-kantong kemiskinan ekstrem.
“Melalui program yang sejalan dari pusat dan daerah, langkah Pemprov Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan akan lebih cepat, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, BPS Lampung juga merilis data Gini Ratio Provinsi Lampung per Maret 2025 sebesar 0,292, menunjukkan tren positif dalam pemerataan penyaluran pendapatan.
“Meskipun terjadi fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, tren ini mencerminkan adanya perbaikan dalam ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat Lampung,” jelasnya.
Sektor Utama
Namun demikian, sektor-sektor utama seperti pertanian dan perdagangan, serta kondisi ekonomi nasional, turut memengaruhi fluktuasi tersebut. “Karena itu, kesinambungan kebijakan yang berbasis data dan responsif terhadap dinamika lokal menjadi kunci keberhasilan,” lanjutnya.
Capaian ini memperkuat posisi Lampung sebagai provinsi yang secara konsisten menaruh perhatian serius terhadap agenda pengentasan kemiskinan. “Ke depan, tantangannya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan. Tetapi juga memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar yang layak,” tutupnya.
