Bandar Lampung (Lampost.co) – Perencanaan tata kelola perkotaan yang komprehensif sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut tersampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.
Penekanan tersebut tersampaikan dalam acara Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Outlook 2025 di Kota Bandar Lampung.
“Kemampuan kita untuk merencanakan kota tentunya sangat-sangat perlu. Baik mengenai aturannya, Peraturan Daerah dan lain sebagainya. Kita mulai berpikir berkaitan dengan kekhasan kota masing-masing,” kata Tomsi dalam keterangannya, Minggu, 21 Desember 2025.
Kemudian menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) perlu meletakkan fondasi perencanaan yang matang. Ini demi keberlangsungan hidup masyarakat dalam kurun waktu 30 hingga 40 tahun ke depan.
Selanjutnya, fokus perencanaan tidak seharusnya terbatas pada masa kepemimpinan semata. Terlebih berbagai persoalan perkotaan hingga kini masih menjadi tantangan besar yang terhadapi masyarakat.
Kemudian Tomsi mencontohkan, Kemendagri hingga kini terus mencari formula terbaik dalam penanganan persampahan pada kawasan perkotaan. Berbagai kajian bersama para pemangku kepentingan termatangkan untuk menghasilkan solusi pengelolaan sampah yang bernilai manfaat bagi masyarakat.
“Termasuk melalui pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik guna menekan volume sampah secara signifikan,” katanya.
Pertumbuhan
Selanjutnya, ia juga menyoroti tingginya pertumbuhan penduduk pada kawasan perkotaan yang kerap luput dari perhatian kepala daerah.
Akibatnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengantisipasi fenomena tersebut. Kondisi ini berpotensi memicu berbagai persoalan. Seperti munculnya permukiman kumuh dan tidak layak huni hingga meningkatnya angka kriminalitas.
Karena itu, ia mengimbau Pemda untuk menyiapkan kebijakan yang lebih antisipatif dan terencana. “Ini juga harus bisa diantisipasi dengan baik karena itu akan merusak nama kota,” ujar Tomsi.
Kemudian Tomsi memaparkan berbagai peluang dan harapan dalam mendorong kawasan perkotaan menjadi lebih maju. Salah satunya melalui peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan program pemerintah pusat. Seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program tersebut mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lokal melalui pemenuhan kebutuhan bahan pangan,” katanya.
Selain itu, peluang lainnya adalah mendorong tata kelola hunian yang layak melalui Program Tiga Juta Rumah. Program tersebut, perlu terimplementasi dengan baik oleh kepala daerah untuk mempercepat terwujudnya hunian layak bagi masyarakat.
Hal serupa juga berlaku bagi program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Cek Kesehatan Gratis. Harapannya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
“Tentunya banyak hal yang dapat termanfaatkan. Namun demikian semuanya harus dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.
