Bandar Lampung (Lampost.co) — Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Lampung mencatat hingga saat ini jumlah transaksi melalui katalog elektronik mencapai Rp2,43 triliun dengan 8.731 penyedia.
Kepala BPBJ Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengatakan pemerintah daerah yang jumlah belanjanya tertinggi menggunakan katalog elektronik adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sebesar Rp874,1 miliar.
Selain Pemprov Lampung, daerah yang memiliki transaksi tertinggi menggunakan katalog adalah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp380,5 miliar dan Bandar Lampung Rp339,5 miliar. Selanjutnya Lampung Timur Rp238,9 miliar, Lampung Selatan Rp271,5 miliar, dan Kota Metro Rp73,7 miliar.
Baca Juga:
Transaksi E-Katalog Lampung Sepanjang 2023 Capai Rp408 Miliar
Kemudian Kabupaten Pesawaran Rp70,03 miliar, Pringsewu Rp47,2 miliar, Lampung Utara Rp30,06 miliar, dan Mesuji Rp27,5 miliar.
Selain itu, Tulangbawang Barat Rp17,6 miliar, Tanggamus Rp14,6 miliar, Way Kanan Rp14,2 miliar, Tulangbawang Rp14,05 miliar, Pesisir Barat Rp9,6 miliar, dan Lampung Barat Rp9,3 miliar.
“Kami terus mengimbau kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan jumlah transaksi pada katalog lokal. Guna mensejahterakan para pelaku UMKM lokal,” kata Slamet Riadi, Rabu, 13 November 2024.
Tingkatkan Belanja
Pihaknya terus mengimbau daerah untuk dapat meningkatkan belanjanya pada katalog lokal. “Ini karena dapat menyejahterakan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku usaha daerah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.
Slamet mengatakan bila belanja menggunakan katalog lokal telah sesuai dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021. Serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022.
“Proyek konstruksi juga bisa menggunakan katalog dan ini akan lebih cepat jika dibandingkan dengan tender. Seperti misalnya pada APBD Perubahan ini karena waktunya mepet, para OPD bisa menggunakan katalog,” ungkapnya.
Sebelumnya DPRD Provinsi Lampung meminta kepada Pemprov Lampung untuk dapat mempercepat realisasi APBD tahun anggaran 2024.
“Kas Pemprov Lampung terus berpacu karena defisit sehingga kita upayakan semua anggaran yang terserap langsung dijadikan kegiatan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda.
Ia mengatakan memang sampai saat ini sudah ada beberapa paket pekerjaan barang dan jasa yang sudah berjalan. Sehingga paket yang sudah selesai tender tersebut harus segera ada pengerjaan.
“Kemarin sudah di lelang dan beberapa sudah berjalan, tinggal kebijakan saja apakah pemborong sanggup untuk mengerjakan di awal karena lebih cepat lebih baik. Kita berharap semua berjalan,” imbuhnya.
Namun ia juga menegaskan paket pekerjaan harus dengan semaksimal mungkin dan tidak asal jadi mengingat saat ini sudah memasuki akhir tahun.
“Tentu tidak asal karena ada KPK. Dan besok sudah mulai kita agendakan pertemuan dengan OPD untuk perkenalkan dengan anggota yang baru,” katanya.
