Bandar Lampung (Lampost.co) — Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Purwadi Arianto, mendorong peningkatan mutu pelayanan publik. Dalam arahannya ia menekankan pentingnya pelayanan yang terbuka, inklusif, terintegrasi dan nyaman bagi masyarakat.
Hal tersebut tersampaikan dalam arahannya di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 24 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi langsung terhadap penyelenggaraan layanan publik daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa prinsip-prinsip pelayanan seperti transparansi, inklusivitas, dan keterpaduan benar-benar terimplementasikan,” ujar Purwadi, Kamis, 24 Juli 2025.
Kemudian ia menyebutkan, transformasi digital menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Selain pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas SDM dan kolaborasi antar instansi juga menjadi fokus utama.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kami juga akan memperkuat kompetensi pegawai dan memastikan sistem antarinstansi saling terhubung,” jelasnya.
Lalu Purwadi menambahkan bahwa Kementerian PAN-RB akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ini bertujuan mendorong sinergi dalam pengembangan kebijakan serta program berbasis teknologi.
Selanjutnya salah satu inisiatif yang menjadi sorotan adalah optimalisasi penggunaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Ini untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan dari berbagai instansi.
“Dengan dukungan teknologi. MPP bisa menjadi pusat layanan satu pintu yang benar-benar memudahkan masyarakat,” imbuhnya.
Kemudian ia berharap langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan publik. Serta mempercepat reformasi birokrasi tingkat daerah.
“Contohnya seperti layanan Samsat. Jika terintegrasi dalam satu sistem yang mudah terakses, masyarakat akan merasa lebih nyaman dan terbantu,” ujarnya.
Berikan Layanan Prima
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengingatkan para ASN untuk menjadi panutan dan pelopor dalam memberikan pelayanan prima. Menurutnya, ASN harus mampu memberi inspirasi bagi generasi muda yang ingin berkontribusi melalui jalur birokrasi.
“ASN harus tampil sebagai teladan. Karena masyarakat berharap anak-anak mereka bisa menempuh jalur karir yang terhormat dan berdampak positif bagi bangsa,” katanya.
Kemudian ia menyebutkan bahwa Pemprov Lampung memiliki sekitar 19 ribu ASN. Mayoritas merupakan tenaga pendidik, yang melayani lebih dari 9,4 juta penduduk.
Dengan besarnya jumlah penduduk tersebut. Ia menilai bahwa kebutuhan akan layanan publik pada sektor perizinan, pendidikan, kesehatan, hingga perpajakan sangat mendesak.
“Jika pelayanan tidak optimal, maka akan muncul persepsi negatif dari masyarakat. Padahal, untuk menuju Indonesia Emas 2045, arah pembangunan harus jelas, terutama dari sektor pemerintah,” tegasnya.
Sementara dalam lima bulan terakhir ini. Pihaknya telah mengambil langkah-langkah nyata untuk mempercepat reformasi birokrasi, memperbaiki sistem layanan. Serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.
“Kami menganggap lima bulan ini sebagai masa percepatan. Kami fokus memperkuat sistem, menjunjung integritas, dan menanamkan semangat pelayanan. Karena hanya dengan pelayanan yang berkualitas, kepercayaan masyarakat bisa tumbuh dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” tutupnya.
