Bandar Lampung (Lampost.co)— Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2025. Musrenbang ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Gubernur menegaskan bahwa Musrenbang berperan sebagai fondasi penting untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Lampung Capai 5,47 Persen di Triwulan I-2025
“Pembangunan lima tahun ke depan harus menjadi tonggak kemajuan Lampung dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Visi kita adalah, Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas,” ujar Gubernur, Rabu, 7 Mei 2025.
Ia memaparkan bahwa sekitar 40 persen tenaga kerja di Lampung bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi akan menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung lompatan pembangunan daerah.
“Kami akan mendukung kebijakan nasional untuk mewujudkan kemandirian pangan. Kami harus meningkatkan produksi padi, memperluas luas tanam dan panen, serta mewujudkan target produksi 3,5 juta ton padi pada tahun 2025,” jelasnya.
Dorong Kesejahteraan Petani
Gubernur menegaskan bahwa pemerintah akan mendorong peningkatan kesejahteraan petani, pekebun, peternak, nelayan, dan buruh tani, agar hasil usaha mereka meningkat dan memiliki nilai tambah. Dengan begitu, kehidupan masyarakat desa dapat menjadi lebih sejahtera.
Ia juga menyatakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki dan memeratakan pembangunan infrastruktur, baik jalan, irigasi, maupun infrastruktur lainnya, agar masyarakat hingga wilayah perdesaan bisa menikmatinya.
“Saat ini tingkat kemantapan jalan berada di angka 78 persen. Kami membutuhkan investasi besar dan inovasi dalam mencari sumber pendanaan,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi juga berencana melanjutkan pembangunan Kota Baru dengan konsep eco-city. Proyek ini akan dimulai dari pembangunan kawasan hijau yang melibatkan pemangku kepentingan dan dukungan dari pemerintah pusat maupun swasta.
“Lampung bisa menjadi fondasi kemajuan Indonesia jika Sumber Daya Manusianya unggul dan produktif. Membangun SDM berarti membangun peradaban,” tegasnya.
Gubernur menyoroti bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung tahun 2024 yang sebesar 73,13 masih menjadi yang terendah di Sumatera dan peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan berkualitas, termasuk bagi penyandang disabilitas dan masyarakat perdesaan.
“Kami ingin layanan kesehatan yang cepat, merata, dan manusiawi. Kesehatan masyarakat adalah prasyarat untuk membentuk SDM yang unggul,” ucapnya.
Ia meyakini Lampung bisa menjadi bagian dari pondasi kemajuan Indonesia, jika masyarakatnya hidup secara beradab, berkeadilan, berkelanjutan, dan pemerintahannya dikelola secara efektif dan berintegritas.
“Lampung merupakan miniatur Indonesia. Kita harus menjaga keberagaman suku, agama, dan budaya dalam semangat persatuan,” tegasnya.
Gubernur mengajak aparatur negara menjadi teladan dalam pelayanan publik dan tidak hanya berperan sebagai pengelola anggaran. Ia mendorong birokrasi untuk memberikan pelayanan yang solutif dan kolaboratif.
“Kami mendorong semangat kolaborasi lintas sektor—baik antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, hingga masyarakat akar rumput,” ujarnya.
Tantangan Pembangunan
Ia menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Lampung menghadapi tantangan pembangunan seperti perubahan iklim, kondisi ekonomi global, serta digitalisasi dan kecerdasan buatan yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Karena itu, kami ingin agar perencanaan yang pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota susun, tidak sekadar menjadi catatan angka. Melainkan dibentuk dengan semangat visi besar,” ucapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya menyusun rencana pembangunan yang progresif, adaptif, dan terukur untuk menghadapi kompetisi global.
“Tahun 2026 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Pemerintah daerah harus menjadikannya sebagai komitmen bersama untuk mengimplementasikan visi-misi tersebut,” ujar Gubernur.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Lampung untuk bersatu, menyumbangkan pemikiran demi mewujudkan arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Momen strategis ini menjadi titik awal yang sangat baik untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dan memperkuat posisi Lampung di tingkat regional, nasional, hingga global,” pungkasnya.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
