GUNUNG SUGIH (Lampost.co)–Pemkab Lampung Tengah berencana menolak pupuk bersubsidi mulai tahun depan. Pasalnya, kuota pupuk subsidi yang tak pernah mencukupi kebutuhan selalu menimbulkan persoalan setiap musim tanam.
Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto, Kamis (21/2/2019), mengatakan setiap tahun Lamteng hanya mendapatkan jatah sekitar 20 persen dari kebutuhan. Hal itu menyebabkan para petani selalu mengeluhkan pupuk langka setiap musim tanam.
Padahal, lanjut Loekman, pada dasarnya para petani mampu membeli pupuk, sepanjang tersedia. Sebab itu, Pemkab Lamteng berencana menolak pupuk subsidi mulai tahun depan.
“Sediakan saja stok yang cukup biar tidak langka, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk. Daripada banyak yang tidak kebagian dan menimbulkan kecemburuan,” kata Loekman.
Menurut Bupati, pupuk subsidi yang jumlahnya minim justru membuka peluang oknum-oknum pedagang mempermainkan harga pupuk. Sekitar 70an persen penduduk Lamteng adalah petani, sehingga yang menanggung akibatnya sangat banyak. Loekman meminta, mulai dari produsen, distributor hingga pengecer tidak mempermainkan harga. Jika masih terjadi, ia meminta aparat penegak hukum menindak tegas.
“Saya tidak peduli siapa di belakang mereka. Kalau berani mempermainkan petani akan saya hadapi,” tegas Loekman.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kuota pupuk bersubsidi untuk Lamteng tahun 2019 jenis Urea sebanyak 55.340 ton, SP (8.000 ton), NPK Phonska (28.000 ton), ZA (2.500 ton) dan Organik (3.800 ton).
