Panaragan (Lampost.co): Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2020 dalam rangka menyusun RKPD Tubaba 2021.
Kegiatan yang dipusatkan di kantor Bupati Tubaba tersebut dibuka Wakil Bupati Fauzi Hasan mewakili Bupati Umar Ahmad, Rabu, 11 Maret 2020.
Kegiatan tahunan ini selain dihadiri wakil bupati juga dihadiri anggota DPD RI Bustam Zainudin, Ketua DPRD Ponco Nugroho, Kadis Perkebunan Provinsi Lampung Edianto, Sekretaris Kabupaten Herwan Sahri, anggota Forkopimda, pejabat eselon II dan III, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan ormas, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Fauzi Hasan mengatakan penyelenggaraan Musrenbang tersebut merupakan mekanisme perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan.
“Kegiatan ini menindaklanjuti hasil Musrenbang tingkat tiyuh dan kecamatan. Dalam Musrenbang ini arah pembangunan Tubaba kedepan akan ditentukan,” kata dia.
Fauzi mengatakan untuk mewujudkan cita-cita maju, sejahtera dan berdaya saing sesuai dengan visi daerah, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat telah menyusun lima prioritas pembangunan.
Kelima prioritas tersebut yakni pembangunan infrastruktur yang berkualitas, pembangunan SDM yang berkarakter melalui peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat, pengembangan ekowisata dan pelestarian budaya, dan reformasi birokrasi.
“Cita-cita untuk maju, sejahtera, dan berdaya saing adalah suatu kondisi yang menggambarkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya lingkungan di sekelilingnya, terutama sektor pertanian dan perkebunan yang sangat akrab dengan masyarakat,” ujarnya.
Fauzi berharap sasaran pembangunan tersebut dapat terwujud dengan menempatkan pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan ekowisata yang berbasis pada pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, dan pemberdayaan masyarakat yang ditopang dengan pemanfaatan dana tiyuh yang semakin besar setiap tahunnya serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pembangunan tidaklah menjadi tanggungjawab pemerintah semata, meskipun domainnya berada pada pemerintah. Namun, keterlibatan atau partisipasi semua pihak sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator pembangunan,” ujar Wabup.
Partisipasi semua pihak, lanjutnya, dimulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan pembangunan, bahkan lebih jauh lagi adanya partisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.
”Untuk itu pembangunan haruslah menjadi milik bersama, harus ada rasa memiliki oleh semua pihak, sehingga keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan dapat terjaga,” kata dia.
Kepala Bappeda Tulangbawang Barat Novriwan Jaya menambahkan tujuan dari dilaksanakan Musrenbang tersebut adalah menampung berbagai masukan dan usulan dari stakeholders dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan penyempurnaan kerangka regulasi dan anggaran yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan RAPBD 2021.
“Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan penetapan arah kebijakan dan prioritas program serta daftar usulan kegiatan pada tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat,” kata dia.
