Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung dan Pertamina melakukan pengawasan terhadap bahan bakar solar untuk mengantisipasi penyelewengan penjualan di tengah tingginya permintaan menjelang Natal dan tahun baru (Nataru).
Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Lampung, Sopian Atiek menjelaskan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan pasokan solar.
“Kita mewaspadai adanya penimbun. Sedang kita awasi juga meskipun sudah pakai barcode dalam pembelian,” ujarnya, Kamis, 23 November 2023.
Baca juga : Pertamina Akui Terjadi Peningkatan Aktifitas di SPBU
Beberapa temuan di lapangan menunjukkan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh pembeli. Ditemukan modus pengisian bahan bakar solar sebanyak batas kuota maksimum per hari dan kerap dilakukan berulang. Selain itu, terdapat kendaraan yang bahkan memiliki barcode ganda.
“Kuota maksimum per hari itu kan 60 liter, tapi ada sebagian oknum yang memanfaatkan itu. Jadi dia ambil full, bahkan dia punya barcode double, sehingga bisa dia jual lagi (solar),” jelasnya.
Modus lainnya yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang masih perlu ditertibkan lantaran memberikan pelayanan pengisian solar pada kendaraan dengan barcode ganda.
Baca juga : Pemprov Sebut Antrean Solar Karena Peningkatan Permintaan Jelang Nataru
“Atau bahkan dari SPBU-nya juga ngasih ke mobil yang sama dengan barcode berbeda. Tapi sekarang kami awasi, bisa dideteksi juga dari CCTV,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Dinas ESDM Lampung menyebut panjangnya antrean kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar solar sejak awal November 2023 terjadi karena permintaan yang meningkat menjelang akhir tahun.
Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah mengajukan penambahan kuota solar kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sejumlah 31.854 kl atau 4 persen dari total kuota tahunan sebanyak 800.534 kl.
