Bandar Lampung (lampost.co) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Bank Indonesia memperkuat kolaborasi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID dan TP2DD 2025.
Dalam sambutan Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, Pemprov mengapresiasi komitmen seluruh pihak menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan daerah.
“Sinergi TPID dan TP2DD terbukti mampu menjaga inflasi Lampung tetap terkendali sekaligus memperluas digitalisasi layanan. Upaya ini penting agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Bani.
Hingga Juli 2025, inflasi Lampung tercatat 1,41% (year-to-date), salah satu yang terendah di Sumatera. Capaian itu berkat operasi pasar, peningkatan produktivitas pertanian, kerja sama antar daerah, serta edukasi pengendalian harga kepada masyarakat.
Di sisi lain, Lampung berhasil mencapai indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sebesar 97,5%, meski transaksi tunai di masyarakat masih cukup tinggi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menegaskan perlunya sinergi lanjutan untuk menjaga stabilitas harga dan memperluas digitalisasi.
“Daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat SDM dan infrastruktur layanan non-tunai, serta mendorong pemanfaatan perbankan digital,” kata Bimo.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) juga mengusulkan langkah strategis, antara lain perbaikan tata niaga agar distribusi pangan lebih transparan, optimalisasi penyaluran SPHP, penguatan Posko Inflasi Digital, dan antisipasi dampak cuaca ekstrem.
Rakorda ini mempertemukan Pemprov Lampung, Bank Indonesia, BULOG, POLRI, Bank Lampung, serta pemangku kepentingan lain. Agenda tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi demi menjaga inflasi terkendali dan mewujudkan Lampung maju serta Indonesia sejahtera.
