Bandar Lampung (Lampost.co)—Indeks harga konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada bulan Desember 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59% (mtm), lebih tinggi dibandingkan periode November 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,36% (mtm). Realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,64% (mtm) dan rata-rata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Desember dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang tercatat inflasi sebesar 0,37% (mtm). Sementara itu, secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada bulan Desember 2025 mengalami inflasi sebesar 1,25%(yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 1,14% (yoy) dan inflasi nasional yang sebesar 2,92% (yoy).
Dilihat dari sumbernya, inflasi pada Desember 2025 utamanya disebabkan kenaikan harga komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; serta kelompok transportasi utamanya cabai rawit, bawang putih, bawang merah, emas perhiasan dan bensin dengan andil masing-masing sebesar 0,17%; 0,11%; 0,10%; 0,05% dan 0,03% (mtm). Kenaikan harga cabai rawit didorong tekanan pasokan pasca-berakhirnya masa panen, disertai penurunan kualitas produksi akibat tingginya curah hujan pada Desember 2025. Selanjutnya, peningkatan harga bawang merah dipengaruhi turunnya pasokan dari sentra produksi di Jawa Barat dan Sumatra Barat, seiring meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) serta kejadian gagal panen akibat bencana banjir. Di sisi nonpangan, kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan berlanjutnya peningkatan harga emas dunia di tengah tingginya ketidakpastian global akibat faktor geopolitik. Sementara itu, kenaikan harga bensin dipengaruhi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh Pertamina yang mengikuti perkembangan harga energi internasional sepanjang 2025.
Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada bulan Desember 2025 tertahan oleh penurunan harga tomat; salak; sabun mandi; terung; serta tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan andil masing-masing sebesar -0,04%; -0,02%; -0,02%; -0,01% dan -0,01% (mtm). Penurunan harga tomat, salak, dan terung dipengaruhi terjaganya pasokan pada periode panen di beberapa sentra produksi lokal. Sementara itu, penurunan tarif angkutan sungai, danau, dan penyeberangan didukung pemberian potongan harga(diskon) tarif penumpang dalam rangka periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Baca juga: TPID Kota Metro Berkomitmen Menjaga Stabilitas Harga Jelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan inflasi di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) pada akhir tahun 2026. Namun, beberapa risiko perlu diwaspadai dan dimitigasi, di antaranya dari inflasi inti (core inflation) berupa (i) peningkatan permintaan agregat sebagai dampak dari penyesuaian UMP yang direalisasikan secara bertahap pada sepanjang tahun dan meningkatnya mobilitas masyarakat pada momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H; serta (ii) berlanjutnya kenaikan harga emas dunia seiring masih tingginya ketidakpastian geopolitik dan sentimen kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Selanjutnya dari sisi inflasi bahan makanan bergejolak (volatile food) adalah (i) peningkatan curah hujan dan risiko banjir lokal berpotensi menghambat realisasi panen padi serta distribusi pangan, sejalan dengan analisis BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia yang memprediksi berlanjutnya LaNina lemah hingga awal tahun 2026; dan (ii) potensi peningkatan harga komoditas pangan strategis pada periode high season Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H; serta (iii) potensi gangguan pasokan dan distribusi komoditas pangan ke Provinsi Lampung sebagai dampak meningkatnya frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra, yang berisiko menghambat kelancaran arus logistik antarwilayah. Adapun risiko dari inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) yang perlu dicermati adalah (i) kenaikan harga minyak dunia dipicu potensi gangguan pasokan global sejalan dengan berlanjutnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah; serta (ii) potensi penyesuaian tarif angkutan darat dan udara pada periode puncak libur akhir tahun.
Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung akan terus melanjutkan upaya menjaga stabilitas harga melalui strategi 4K.
1. Keterjangkauan Harga
-
- Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara terarah dan targeted.
- Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas yang berisiko mengalami kenaikan harga pada bulan Januari, utamanya komoditas hortikultura, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras.
2. Ketersediaan Pasokan
- Perluasan implementasi toko pengendalian inflasi di seluruh wilayah IHK/non-IHK.
- Penguatan kerja sama antardaerah (KAD) antarprovinsi maupun intraprovinsi untuk komoditas defisit dan berisiko defisit dengan sentra produksi.
- Penguatan koordinasi antar-OPD terkait untuk mempercepat realisasi pelaksanaan program swasembada pangan di Provinsi Lampung, utamanya melalui optimalisasi lahan, penggunaan varietas unggul, bantuan alsintan, serta memastikan kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi secara tepat guna dan tepat sasaran.
- Penguatan data pasokan dalam rangka memperkuat monitoring ketersediaan.
3. Kelancaran Distribusi
- Memastikan kecukupan kapasitas dan jumlah moda transportasi untuk menjaga kelancaran lalu lintas angkutan barang dan manusia.
- Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung–Jakarta dan reaktivasi rute penerbangan Lampung–Bali dan Lampung–Yogyakarta.
- Melanjutkan upaya perbaikan jalan kabupaten/kota dan perdesaan yang dilalui angkutan barang bahan pangan.
- Memastikan keberlanjutan dan penguatan implementasi Mobil TOP (transportasi operasi pasar) dalam menjaga kelancaran operasi pasar.
- Bekerja sama dengan OPD dan Bulog dalam pemberian dukungan subsidi ongkos angkut (SOA).
4. Komunikasi Efektif
- Melakukan rapat koordinasi rutin TPID provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menjaga awareness terkait dinamika harga dan pasokan.
- Memperkuat sinergi komunikasi dalam rangka menjaga ekspektasi positif terhadap prospek perkembangan harga dan kecukupan pasokan.
- Penguatan sistem informasi neraca pangan melalui integrasi data pangan terkini dan berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan pengendalian harga yang tepat.
- Pemanfaatan media digital untuk penyampaian informasi terkini inflasi di Provinsi Lampung.
