Bandar Lampung (Lampost.co) —Pemerintah Bandar Lampung menganggarkan Rp2,8 miliar dari dana penanganan inflasi untuk ketersediaan pangan. Anggaran tersebut untuk membeli beras.
Kepala Dinas Pangan Bandar Lampung, Kadek Sumarta, menyatakan nantinya setiap keluarga akan menerima 5 kilogram beras. Penerima merupakan masyarakat yang terdampak kenaikan BBM dan prioritaskan warga yang belum menerima bantuan.
Ia memperkirakan total beras yang disediakan 233 ton. Jumlah itu berdasarkan estimasi harga beras per kilogram saat ini yakni Rp12 ribu.
“Rencana awal Oktober sudah mulai kami bagikan bantuan ini,” ujarnya ketika ditemui di kantor, Jumat, 16 September 2022.
Menurut dia, bantuan tersebut akan dibagikan selama tiga bulan mulai Oktober–Desember. Namun, pihaknya juga masih menunggu kebijakan wali kota terkait mekanisme pembagian.
Dia menjelaskan Dinas Pangan akan melibatkan kelurahan dan kecamatan untuk mendata warga terdampak kenaikan harga BBM. Terkait hal itu, dia akan mengundang semua pihak terkait untuk persiapan penyaluran.
“Kami akan undang kelurahan dan kecamatan untuk pendataan karena mereka yang tahu warga yang terdampak kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Pendataan dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran sehingga tidak ada warga yang mendapat bantuan dobel.
Diketahui, Pemkot Bandar Lampung menganggarkan 2,1 persen dana transfer umum (DTU) atau senilai Rp5,8 miliar. Selain untuk pangan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk pengadaan lapangan kerja dan Rp1 miliar untuk jaminan sosial.
</span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;>