Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Kota Bandar Lampung menganggarkan Rp11 miliar dalam perubahan APBD untuk membayar gaji PPPK. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD M Ramdhan mengungkapkan, anggara itu untuk membayar gaji November-Desember.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut sesuai pengajuan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Namun, ia menyampaikan pengajuan itu hanya total kebutuhan tidak ada rincian peruntukannya.
Menurutnya, perubahan APBD masih dalam pembahasan di DPRD Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, jika disetujui legislatif maka tenaga PPPK sudah mulai menerima gaji.
“Sudah dianggarkan dalam perubahan APBD tahun ini, tinggal menunggu keputusan,” ujarnya, Minggu, 18 September 2022.
Meski sudah dianggarkan, menurutnya, pembayaran sementara hanya untuk gaji pokok. Sementara tunjangan kemungkinan baru akan dianggarkan di tahun 2023.
Diketahui, 1.166 guru PPPK telah mendapatkan SK dari Wali Kota Bandar Lampung pada 26 Juli lalu. Meski begitu, mereka belum menerima gaji hingga Oktober karena belum menerima surat perintah menjalankan tugas (SPMT).
Sebelumnya, SPMT akan diberikan pada bulan November setelah pengesahan perubahan APBD. Pemkot Bandar Lampung mengklaim kebijakan itu sudah sesuai dengan Pasal 30 huruf Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020.
Namun, dalam bunyi pasal tersebut juga setelah mendapatkan SPMT tenaga PPPK juga berhak mendapatkan tunjangan. Yakni gaji dan atau tunjangan PPPK dibayar setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas (SPMT).</span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;></span;>