Bandar Lampung (Lampost.co)--Penggunaan anggaran penanganan inflasi Pemerintah Kota Bandar Lampung tersendat akibat menunggu pengesahan APBD Perubahan. Meski begitu, Penjabat (Pj) Sekretaris Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya, mengungkapkan pihaknya optimistis anggaran itu bisa digunakan di bulan ini.
Ia menjelaskan rancangan perubahan APBD 2020 telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Bandar Lampung. Kemudian, rancangan tersebut sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
Sukarma mengungkapkan rancangan tersebut juga sudah diterima DPRD Provinsi Lampung dan telah dievaluasi di pekan lalu. Selanjutnya, pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari Gubernur Lampung.
“Jumat kemarin sudah dievaluasi dari provinsi, tinggal menunggu nomor, bulan ini kemungkinan sudah selesai,” ujarnya, Selasa, 4 Oktober 2022.
Sebelumnya, Plt Kepala BPKAD, M Ramdhan, mengatakan pemerintah telah menganggarkan Rp5,8 miliar untuk penanganan inflasi. Dari jumlah itu, sebanyak Rp2,8 miliar digunakan untuk ketersediaan pangan, Rp2 miliar untuk penyediaan lapangan kerja, dan Rp1 miliar untuk pasar murah.
Namun, anggaran tersebut belum bisa digunakan karena masuk dalam APBD perubahan. Sementara itu, rancangan APBD perubahan saat ini belum mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
“Iya kami masih harus menunggu APBD Perubahan disahkan,” kata dia.
Selain itu, saat ini juga masih melakukan perubahan pada draft rencana penanganan inflasi dalam program penyediaan lapangan kerja. Program itu awalnya dilakukan melalui kegiatan bedah rumah, namun diganti dengan perbaikan drainase.