Bandar Lampung (Lampost.co) — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menargetkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2022 mencapai target hingga 90 persen.
“Harapan kita ya sebenarnya 100 persen, tapi paling tidak 90 persen tak masalah, selebihnya 10 persen masuk ke Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa),” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam konfrensi pers di Mahan Agung, Rabu, 5 Januari 2021.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa daerah perlu untuk tidak menunda pembelanjaan di awal tahun, seperti pembelanjaan seperti belanja pegawai, air, dan listrik.
“Hal tersebut perlu dan bisa masuk ke Silpa, tapi jangan juga masuk ke Silpa terlalu besar anggarannya,” katanya.
Jadi target awal pembelanjaan 90 persen terlaksana, karena yang harus diutamakan adalah terdapat uang yang beredar di masyarakat.
“Jika ada pembelanjaan tinggi dari sisi pembelanjaan dan pendapatannya, kami sedang berembuk dengan Kemendagri untuk usulan bagi daerah yang mencapai bahkan lebihi target untuk mendapat penghargaan,” katanya.
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang bisa mendapat penghargaan itu karena keduanya baik pembelanjaan dan pendapatan sama-sama lebihi target.
“Tapi memang dari 15 kabupaten/ kota di Provinsi Lampung ada satu daerah yakni kota yang masih rendah, saya harapkan ini dijadikan masukan dan acuan untuk bisa meningkatkan,” katanya.
Sementara itu ia mengatakan, untuk sanksi yang berlaku bagi daerah yang serapan hingga belanja daerahnya tak sesuai target. Ia mengatakan jika ada imbauan untuk dijadikan koreksi.
“Ada daerah yang rendah sekali hanya mencapai 30 persen, itu saya buat teguran tertulis pastinya agar bisa merubah pola,” tutup Tito.
