Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung tengah melakukan pendataan pegawai honorer baik yang mengantongi Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung maupun SK Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Meiry Hartika, mengatakan pihaknya sedang melakukan pendataan ke seluruh OPD di Pemprov Lampung. “Arahan ini dilakukan sesuai dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 800/1540/VI.04/2022 tentang pendataan tenaga non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi Lampung,” kata Meiry Hartika, Selasa, 20 September 2022.
Menurutnya, berdasarkan data yang dimiliki BKD Lampung ada 3.576 orang honorer yang diterima berdasarkan SK Sekda Provinsi Lampung, namun ada juga honorer yang diterima melalui SK Dinas.
“Pendataan masih berlangsung, baik yang honorer yang terdata di kami atau yang memang SK Dinas, karena yang SK Dinas ini tidak ada datanya di kami. Sampai saat ini kami juga belum terima data dari OPD,” kata dia.
Dia mengataka data yang sudah terkumpul hingga akhir September akan dilakukan uji publik. Uji publik ini dilakukan sebagai upaya Pemprov Lampung melakukan clearing data sehingga tidak ada yang tumpang tindih.
“Uji publik ini merupakan nama-nama honorer yang akan diumumkan. Masyarakat bisa lihat dan bisa lapor jika ada yang memang honorer tapi tidak masuk, atau bukan honorer tapi masuk data,” kata dia.
Meiry mengatakan rencananya uji publik akan dilakukan pada akhir September mendatang. ” BKD Lampung juga sekaligus menunggu data dari OPD lainnya mengenai jumlah tenaga honorer,” kata dia.
