Bandar Lampung (Lampost.co)— Pemerintah Provinsi Lampung kembali mengubah skema penerimaan bantuan sosial yang bersumber dari dana transfer umum (DTU) pemerintah daerah. Sebelumnya Rp515 ribu/Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berubah menjadi Rp300 ribu/KPM dan saat ini menjadi Rp250 ribu/KPM.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi calon penerima bansos penanganan inflasi kenaikan harga BBM.
“Untuk penerima bansos saat ini sedang diverifikasi, setelah verifikasi selesai maka segera kami salurkan kepada masyarakat yang memang penerimanya. Untuk nominal yang berubah, karena kami ingin agar penyaluran ini merata sehingga jumlah penerima juga masih dipertimbangkan,” kata Mulyadi Irsan, Rabu, 12 Oktober 2022.
Dia mengatakan bantuan sosial berupa uang tunai tersebut akan fokus terhadap Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dimana terdapat 104.753 orang yang masuk ke dalam data kemiskinan ekstrem.
“Jadi di Lampung ada 104 ribu lebih keluarga yang masuk ke dalam data miskin ekstrem. Sementara yang akan menerima bantuan dari Pemprov ada 14 ribu. Bantuannya kami atur nominal menjadi Rp250 ribu/KPM selama tiga bulan,” kata dia.
Setelah verifikasi selesai, pihaknya akan melanjutkan tahap koordinasi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih bagi calon penerima bantuan. “Mekanisme koordinasi ini kami tidak mau bantuan yang dari Pemprov Lampung akan tumpang tindih dengan bantuan dari daerah kabupaten/kota. Jadi harapan kami merata, yang belum dapat bisa merasakan,” kata dia.
