Bandar Lampung (Lampost.co) — Aparatur sipil negera (ASN) fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang dilantik dan diambil sumpah jabatan berjumlah 52 orang. Pelantikan berlangsung di aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Selasa, 18 Oktober 2022.
Pelantikan ke-52 ASN fungsional itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.29/522/VI.04/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, 52 ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilantik dalam jabatan fungsional.
“Tidak semua orang berkesempatan bisa duduk menjadi ASN dan ini harus disyukuri. Untuk itu pesan Gubernur Lampung juga jelas agar seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bisa bekerja amanah,” kata Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto.
ASN diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, mendukung program kerja, mendukung percepatan pembangunan serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. “Harus sejalan dengan program pemerintah dan yang terpenting seorang ASN tidak boleh menjadi pemecah belah. Sehingga ASN harus netral, mendukung jalannya program pemerintah dengan baik,” ujarnya.
Dia berpesan agar ASN bekerja dengan sungguh-sungguh dan mampu meningkatkan keahlian, kompetensi, kinerja serta produktivitas, di tengah tantangan zaman dan tantangan kerja yang semakin berat dan kompleks. “ASN harus bisa menjaga kode etik dan membuktikan kepada masyarakat dengan integritas berkualitas, berinovasi untuk mengedepankan kualitas pelayanan publik. Kemudian menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” katanya.
Menurut Fahrizal, fungsi dari ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Selain itu juga memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, jabatan yang telah diemban jangan disia-siakan,” ujarnya.
