Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung saat ini tengah mempersiapkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penggunaan kendaraan listrik di Provinsi Lampung.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan, pada dasarnya penggunaan kendaraan listrik ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus didukung.
“Kendaraan listrik ini kan kebijakan pemerintah pusat yang harus didukung, jadi sekarang Pemprov Lampung sedang mempersiapkan dan menyusun Perda terkait kendaraan listrik,” ujar Bambang Sumbogo, Minggu, 20 Agustus 2023.
Baca Juga: Pemprov Lampung Belum Siap Menerapkan Penggunaan Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas
Menurutnya penerapan penggunaan kendaraan listrik ini tidak mudah, sebab harus dipersiapkan segala halnya mulai dari sarana dan prasarana tempat pengisian bahan bakar kendaraan tersebut.
“Karena ini (penggunaan kendaraan listrik) tidak mudah harus menyiapkan juga tempat pengisian bahan bakar listriknya, ini harus siap semua. Di Lampung ini baru ada di El’s Coffee Soekarno-Hatta dan di rest area KM48 atau 20B,” kata dia.
Baca Juga: Pemkot Bandar Lampung Belum Anggarkan Kendaraan Dinas Listrik di 2023
Pada prinsipnya, kata Bambang, kendaraan listrik itu dapat mengurangi subsidi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), apabila seluruh masyarakat bisa mandiri penghematan energi dapat dilakukan melalui kendaraan listrik.
“Kendaraan listrik ini bagus prinsipnya mengurangi subsidi BBM. Kalau semua masyarakat sudah mandiri menggunakan kendaraan listrik kita bisa menghemat energi dan subsidi BBM yang luar biasa,” ungkapnya.
Berikan Insentif
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo mengungkapkan alasannya memberikan insentif kepada pembeli kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Sebab, sejumlah negara telah lebih dulu memberikan insentif.
“Seingat saya kendaraan bermotor Rp7 juta, mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp70 juta, ini untuk apa? Ya karena negara lain semua melakukan itu,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Senayan, dilansir dari Medcom.id.
Jokowi mengungkapkan bahwa negara lain seperti Thailand memberikan insentif untuk pembeli mobil listrik mencapai Rp68 juta. Indonesia lebih tinggi, kata Jokowi, agar lebih menggiurkan bagi investor.
“Kalau kita di bawah itu semua investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, Indonesia tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang tak luwes. Sebab, fleksibilitas menjadi kunci dalam memenangkan kompetisi global.
“Kita harus pelajari apa yang dilakukan negara lain dan kita harus adaptif jika kompetitor melakukan perubahan kebijakan,” kata Jokowi.
